Megapolitan.co – Presiden Prabowo Subianto mengakui budaya asal bapak senang (ABS) dan laporan tidak akurat masih menjadi persoalan birokrasi yang perlu dibenahi. Menurutnya, informasi yang keliru dapat berdampak langsung terhadap kualitas keputusan pemerintah.
Pengakuan tersebut disampaikan Prabowo dalam sesi tanya jawab bersama jurnalis di Hambalang, Bogor, sebagaimana diberitakan RRI, pada 20 Maret 2026.
“Budaya ABS ini, asal bapak senang, asal ibu senang, laporan palsu ini, sudah membudaya. Saya kira di semua institusi, ini bagian dari masalah kami,” ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kualitas laporan bukan sekadar kritik yang muncul dari luar pemerintahan. Presiden sendiri mengidentifikasi laporan tidak akurat sebagai salah satu tantangan dalam menjalankan pemerintahan.
Prabowo juga mengingatkan bahwa kesalahan informasi dapat berujung pada keputusan yang tidak tepat.
“Kalau salah informasi, ya keputusan tidak baik,” tegasnya.
Pernyataan itu menegaskan pentingnya laporan yang menggambarkan keadaan sebenarnya, termasuk ketika data menunjukkan adanya persoalan. Tanpa informasi yang akurat, pemerintah berisiko salah menentukan prioritas, terlambat merespons masalah, atau menilai keberhasilan program berdasarkan gambaran yang tidak lengkap.
Prabowo Pantau Kritik di Media Sosial dan Siniar
Selain menyoroti persoalan laporan internal, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya memantau kritik yang beredar di ruang publik, termasuk melalui media sosial dan siniar.
Menurut pemberitaan RRI, Presiden mengakui tetap menyimak kritik yang disampaikan dengan cara yang tidak menyenangkan.
“Benar, saya suka monitor, postingan, podcast. Yg menyakitkan pun saya nonton,” ucap Prabowo.
Presiden mengatakan kritik dapat menjadi bahan untuk meningkatkan kewaspadaan, meskipun motivasi dan cara penyampaiannya tetap perlu dinilai.
Kebiasaan memantau kritik tersebut menjadi salah satu hal yang disampaikan Prabowo mengenai caranya memperoleh informasi dari luar lingkungan pemerintahan. Namun, keterbukaan terhadap kritik tetap perlu dibedakan dari proses pemeriksaan dan tindak lanjut atas setiap informasi yang diterima.
Presiden Periksa Kebenaran Laporan Pejabat
Prabowo juga mengungkapkan kebiasaannya memeriksa kembali informasi yang disampaikan pejabat. Dalam pembahasan mengenai laporan kinerja Danantara, Presiden dikutip mempertanyakan kebenaran informasi yang diterimanya.
“Saya kejar dia, ini laporan benar nggak?” ujar Presiden dalam pemberitaan RRI.
Sikap tersebut memperlihatkan pentingnya verifikasi dalam proses pengambilan keputusan. Laporan yang disampaikan pejabat tidak cukup hanya diterima, tetapi juga perlu diuji agar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Meski demikian, pernyataan mengenai kebiasaan memantau kritik dan memeriksa laporan belum dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh informasi yang masuk ke pemerintah telah melalui pemeriksaan yang memadai.
Pengujian terhadap pelaksanaannya tetap membutuhkan data dan contoh konkret, seperti koreksi terhadap laporan yang keliru, tindak lanjut pengaduan masyarakat, hasil pemeriksaan lapangan, serta perubahan kebijakan setelah persoalan ditemukan.
Akurasi Laporan Menjadi Kunci Evaluasi Pemerintahan
Persoalan ABS berkaitan erat dengan kualitas komunikasi antara pejabat dan pimpinan. Jika laporan hanya berorientasi menyenangkan atasan, masalah yang membutuhkan penanganan berisiko tidak tersampaikan secara utuh.
Karena itu, kualitas pelaporan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kesediaan pemimpin menerima kabar buruk. Keberanian pejabat menyampaikan masalah, ketersediaan data yang dapat diperiksa, transparansi mekanisme pelaporan, serta tindak lanjut atas temuan juga menjadi faktor penentu.
Dalam konteks tersebut, pengakuan Prabowo mengenai budaya ABS menegaskan adanya persoalan birokrasi yang perlu diatasi. Namun, penilaian terhadap pelaksanaannya harus tetap didasarkan pada bukti, bukan semata-mata pernyataan atau klaim.
Transparansi, verifikasi, dan akuntabilitas menjadi tolok ukur untuk memastikan informasi yang sampai kepada pengambil keputusan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Dengan demikian, komitmen terhadap laporan yang jujur perlu terlihat dalam praktik, mulai dari pemeriksaan data, penanganan kritik dan pengaduan, hingga evaluasi kebijakan.
Pengakuan terhadap masalah ABS tidak berarti seluruh pejabat melakukan praktik yang sama, tetapi menjadi alasan untuk memperkuat pengawasan terhadap kualitas informasi dalam pemerintahan.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan