Proyek Perikanan di Sima–Wabu Libatkan Warga Lokal, Target Kesejahteraan Nelayan Jadi Perhatian

Megapolitan.co – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kampung Sima dan Dusun Wabu, Papua Tengah, membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.

Selain memperkuat infrastruktur perikanan, proyek tersebut diharapkan memberi penghasilan bagi tenaga kerja lokal sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan.

Keterlibatan warga dan pelaku usaha setempat menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan KNMP. Sebagian tenaga kerja dan penyedia material dilaporkan berasal dari masyarakat sekitar, sehingga kegiatan konstruksi membuka peluang penghasilan langsung bagi warga yang terlibat.

Pelibatan tersebut juga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk berpartisipasi dalam rantai pasok pembangunan.

Meski demikian, besarnya dampak ekonomi perlu dilihat berdasarkan data jumlah pekerja, nilai pengadaan lokal, serta pendapatan yang benar-benar diterima masyarakat.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Nabire, Anton Pekei, sebelumnya menjelaskan bahwa pembangunan enam KNMP di wilayahnya diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi nelayan.

“Dengan adanya KNMP kami menargetkan biaya operasional nelayan turun hingga 15 persen dan pendapatan bersih naik hingga 20 persen,” ujar Anton, dalam laporan ANTARA Papua Tengah, 11 Agustus 2026.

Target tersebut merupakan sasaran yang disampaikan pemerintah daerah, bukan bukti bahwa penurunan biaya operasional dan peningkatan pendapatan sudah terealisasi di Sima maupun Wabu.

Karena itu, pengukuran manfaat setelah fasilitas beroperasi diperlukan untuk mengetahui dampak nyata program terhadap ekonomi nelayan.

Penilaian tersebut perlu mencakup perubahan biaya melaut, pendapatan bersih, serta sejauh mana masyarakat memperoleh manfaat dari kegiatan pembangunan.

Kualitas pembangunan turut menentukan manfaat ekonomi

Peluang ekonomi yang muncul selama konstruksi perlu diikuti dengan penyelesaian pembangunan sesuai perencanaan.

Dalam hasil inspeksi pembangunan yang menjadi bahan pemberitaan ini, pekerjaan fisik secara umum dilaporkan berjalan sesuai rentang waktu yang direncanakan.

Namun, masih terdapat kendala peralatan dan material serta catatan mengenai spesifikasi teknis yang perlu ditindaklanjuti oleh penyedia pekerjaan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan KNMP tidak cukup diukur dari kemajuan fisik semata.

Kesesuaian dengan rencana anggaran biaya (RAB), gambar kerja, spesifikasi teknis, dan kesiapan operasional juga menentukan manfaat fasilitas bagi masyarakat pesisir.

Dalam pelaksanaan pembangunan, Letkol Aliyanto dari Satgas KNMP menekankan pentingnya kepatuhan terhadap RAB dan spesifikasi teknis.

Catatan hasil inspeksi, termasuk yang berkaitan dengan material dan metode pengerjaan, perlu ditindaklanjuti agar hasil akhir sesuai dengan perencanaan.

Evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan setiap tahapan pekerjaan memenuhi persyaratan teknis. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, penyedia harus melakukan perbaikan sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan pekerjaan yang berlaku.

Pengawasan tersebut penting karena pembangunan di wilayah pesisir dapat menghadapi tantangan berupa keterbatasan peralatan, distribusi material, dan kondisi cuaca.

Percepatan pekerjaan perlu mempertimbangkan kendala lapangan tanpa mengurangi kualitas konstruksi maupun mengabaikan standar keselamatan.

KKP sebelumnya telah menjelaskan mekanisme pengawasan pembangunan KNMP secara nasional, dalam siaran pers, pada 15 September 2025.

“Pembangunan di tiap-tiap lokasi KNMP direncanakan akan memakan waktu sekitar 3,5 bulan untuk tahap pertama,” demikian isi laporan.

KKP juga menyebut pengawasan dan pendampingan dilakukan sejak perencanaan hingga program berjalan sepenuhnya.

Mekanisme tersebut menjadi konteks penting bagi pengawasan pembangunan di Sima–Wabu. Namun, informasi mengenai kebijakan pengawasan nasional tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh pekerjaan di kedua lokasi telah memenuhi spesifikasi. Kepastian itu tetap memerlukan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut di lapangan.

Dengan demikian, manfaat ekonomi pembangunan KNMP perlu dinilai dari dua sisi, yakni peluang pendapatan yang diperoleh masyarakat selama konstruksi dan manfaat jangka panjang setelah fasilitas digunakan.

Data keterlibatan pekerja lokal, nilai pengadaan setempat, biaya operasional nelayan, serta perubahan pendapatan diperlukan untuk mengukur capaian program secara nyata.