Megapolitan.co – Sorotan publik pascakecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin malam, 27 April 2026, mendorong pemerintah menegaskan arah kebijakan transportasi rel yang tengah berjalan.
Di tengah perdebatan soal prioritas pembangunan, pemerintah memastikan proyek Double Double Track (DDT) dan pembangunan flyover/underpass bukanlah pilihan yang saling meniadakan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menekankan bahwa persoalan utama justru terletak pada masih tingginya risiko di perlintasan sebidang.
“Karena memang lintasan sebidang kereta dan kendaraan jalan raya ini selalu mengandung risiko. Dan di sejumlah titik risikonya tinggi,” kata AHY di RSUD Bekasi, Selasa, 28 April 2026.
Ia mengungkapkan, hingga kini masih banyak perlintasan yang belum dilengkapi sistem pengamanan memadai, baik dari sisi penjagaan maupun teknologi pendukung.
“Masih cukup banyak perlintasan sebidang yang belum memiliki sistem pengamanan yang optimal, termasuk penjaga di lintasan kereta dan sistem yang lainnya yang juga harus terus dibenahi melalui teknologi yang efektif dan tepat sasaran,” jelas dia.
DDT Dipercepat, Bukan Ditinggalkan
Isu yang berkembang di publik menyebut pembangunan rel kerap kalah prioritas dibanding proyek jalan. Namun pemerintah membantah anggapan tersebut.
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, memastikan percepatan proyek DDT Bekasi–Cikarang tetap berjalan dan justru menjadi bagian dari evaluasi langsung atas insiden kecelakaan.
“Tentu sebagai bagian dari evaluasi kami untuk double-double track itu ya,” jelas Dudy di Stasiun Bekasi Timur.
Proyek DDT dinilai vital karena akan memisahkan jalur KRL dengan kereta jarak jauh, sehingga potensi gangguan operasional dapat ditekan secara signifikan.
Flyover Jadi Jawaban Cepat di Titik Rawan
Di sisi lain, pembangunan flyover dan underpass diposisikan sebagai solusi cepat untuk mengatasi risiko langsung di perlintasan sebidang yang selama ini menjadi titik paling rentan kecelakaan.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya menjawab tekanan publik yang menuntut langkah konkret dan segera di lapangan, tanpa harus menunggu proyek jangka panjang rampung.
Rp4 Triliun untuk 1.800 Titik Rawan
Sebagai langkah konkret, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp4 triliun untuk memperbaiki sekitar 1.800 perlintasan kereta di berbagai daerah. Fokus utama diarahkan pada titik dengan tingkat risiko tertinggi.
Program ini tidak hanya menyasar pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan sistem pengamanan, termasuk penjagaan dan pemanfaatan teknologi.
Menjawab Kritik dengan Strategi Paralel
Pemerintah menilai kritik publik sebagai bagian penting dari evaluasi, namun menegaskan bahwa solusi yang diambil tidak bersifat tunggal.
DDT, flyover, dan perbaikan sistem perlintasan dijalankan secara paralel dalam satu strategi besar transformasi transportasi nasional.
Pendekatan ini diharapkan mampu menjawab dua tantangan sekaligus: menekan risiko kecelakaan dalam jangka pendek dan memperkuat kapasitas jaringan kereta api dalam jangka panjang.
Tinggalkan Balasan