Megapolitan.co – Narasi miring di media sosial yang membenturkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran pendidikan kembali memicu kegaduhan.
Muncul klaim bahwa kesejahteraan guru honorer dikorbankan demi membiayai makan siang siswa. Namun, benarkah faktanya demikian?
Pemerintah secara tegas membantah spekulasi tersebut. Data APBN 2026 menunjukkan bahwa anggaran pendidikan tidak mengalami pemotongan, melainkan mengalami penyesuaian yang saling menguatkan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menekankan bahwa kebijakan anggaran negara tidak bisa dilihat secara parsial.
Ia menjelaskan, pendidikan tetap menjadi fokus utama, namun pemerintah juga memiliki tanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lainnya, seperti kesehatan, gizi, dan penguatan ekonomi.
Dengan demikian, munculnya program MBG tidak mengurangi komitmen negara terhadap sektor pendidikan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hardian Irfani juga menegaskan hal serupa. Menurutnya, tidak ada pengurangan dana pendidikan untuk menyokong MBG.
Sebaliknya, terdapat Alokasi Biaya Tambahan (ABT) yang dikucurkan untuk memperkuat sektor ini.
“Malah, dana pendidikan bertambah karena adanya program MBG,” ujar Hadrian di Mataram.
Kementerian Sekretariat Negara juga memastikan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas, termasuk untuk program renovasi sekolah dan percepatan digitalisasi pembelajaran di berbagai daerah.
Salah satu sumber kekeliruan berasal dari pencatatan anggaran MBG yang dimasukkan dalam fungsi pendidikan. Hal ini karena program tersebut menyasar langsung peserta didik di sekolah.
Para ahli kebijakan publik menjelaskan bahwa pencatatan ini hanya bersifat administratif. Anggaran inti seperti dana BOS, gaji guru, serta bantuan pendidikan lainnya tetap berjalan tanpa perubahan atau pengalihan.
Gizi dan Pendidikan Saling Menguatkan
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa MBG merupakan bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia yang terintegrasi.
Dengan pemenuhan gizi yang lebih baik, siswa diharapkan memiliki daya serap belajar yang lebih optimal dan mampu meningkatkan prestasi akademik. Program ini dirancang sebagai pelengkap, bukan pengganti peran pendidikan.
Di tengah polemik yang berkembang, pemerintah tetap menjalankan program peningkatan kesejahteraan guru. Salah satu langkah konkret adalah pemberian beasiswa bagi sekitar 150.000 guru dengan nilai Rp3 juta per semester.
Kebijakan ini menjadi bukti bahwa perhatian terhadap tenaga pendidik tidak berkurang, melainkan tetap diperkuat seiring dengan hadirnya program MBG.
Perbandingan antara gaji pekerja MBG dan guru honorer dinilai tidak tepat karena menyederhanakan persoalan yang kompleks.
Kesejahteraan guru honorer merupakan isu struktural yang telah berlangsung lama dan membutuhkan pendekatan komprehensif, mulai dari pembenahan sistem kepegawaian hingga peningkatan kompetensi dan sertifikasi.
Pengamat dari Halim Institute, Fauzan, menilai polemik ini mencerminkan masih rendahnya pemahaman publik terkait mekanisme anggaran negara.
“Perbedaan antara klasifikasi anggaran dan realokasi dana seringkali disalahartikan, sehingga memunculkan kesimpulan yang keliru di ruang publik,” ucapnya.
Program MBG dan kebijakan pendidikan tidak saling bertentangan, melainkan berjalan beriringan dalam kerangka pembangunan nasional.
Dengan anggaran pendidikan yang tetap terjaga bahkan meningkat, masyarakat diharapkan dapat lebih cermat dalam memilah informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang tidak sesuai dengan fakta kebijakan.
Tinggalkan Balasan