Indonesia Klaim Board of Peace Perkuat Diplomasi Palestina

Megapolitan.co – Pemerintah menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) merupakan bagian dari strategi diplomasi aktif untuk memperjuangkan perlindungan warga sipil Gaza dan Palestina di tengah konflik berkepanjangan yang belum menunjukkan tanda mereda.

Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa bergabungnya Indonesia dalam BoP sama sekali tidak menggeser posisi politik luar negeri Indonesia.

Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, menurut pemerintah, tetap menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar.

“Komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina tidak pernah berubah. Itu harga mati,” tegas sumber pemerintah.

Pemerintah menilai BoP justru membuka ruang konkret bagi Indonesia untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan internasional, berbeda dengan forum global lain yang selama ini dinilai stagnan dan minim terobosan.

Pandangan senada disampaikan tokoh Muhammadiyah Haidar Nashir yang menilai Board of Peace sebagai jalur diplomasi paling realistis dalam situasi konflik yang telah berlangsung sejak 2022.

“Dalam situasi perang sejak 2022, Board of Peace adalah jalan yang tersedia untuk menyelamatkan Palestina,” tegas Haidar.

Ia menilai kekuatan BoP terletak pada komposisi anggotanya yang berasal dari negara-negara yang selama ini konsisten menyuarakan dukungan terhadap Palestina, seperti Turki, Mesir, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Indonesia.

Haidar juga menepis kekhawatiran terkait dominasi pimpinan BoP dalam pengambilan keputusan.

“Hak veto Ketua Board of Peace tidak bersifat mutlak. Jika dua pertiga anggota menolak, keputusan bisa dianulir. Ini bahkan lebih progresif dibanding mekanisme di PBB,” jelasnya.

Menurutnya, konsolidasi negara-negara pendukung Palestina dalam satu forum dapat memperkuat posisi tawar kolektif di tingkat global dan memberikan tekanan diplomatik yang lebih efektif.

Meski pemerintah menilai BoP sebagai langkah strategis, sejumlah tokoh nasional tetap menyampaikan catatan kritis.

Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis menilai keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace perlu dikaji ulang agar tidak berujung pada pelemahan sikap Indonesia terhadap Palestina.

“Kami khawatir Board of Peace ini justru menjauhkan Indonesia dari sikap tegas membela Palestina,” ujar Cholil.

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI Sudarnoto Abdul Hakim menyoroti aspek pembiayaan dan manfaat forum tersebut bagi Indonesia dan Palestina.

“Indonesia harus berhitung matang, jangan sampai ikut forum internasional yang tidak jelas manfaat nyatanya bagi Palestina,” kata Sudarnoto.

Sementara itu, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menekankan pentingnya transparansi pemerintah terkait posisi Indonesia di BoP.

“Saya tidak menolak diplomasi, tapi publik perlu tahu apa untung-ruginya. Jangan sampai ini berubah menjadi ‘Board of Trump’,” ujar Dino.

Dino juga menegaskan Indonesia perlu tetap menyimpan opsi untuk mengambil langkah tegas jika forum tersebut tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional dan perjuangan Palestina.