Presiden Prabowo Subianto berpidato dalam forum World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). (tangkapan layar kanal YouTube Prabowo Subianto)
Megapolitan.co – Bergabungnya Indonesia ke dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BOP), dibaca sebagai langkah strategis di tengah tarik-menarik kepentingan geopolitik global.
Pemerintah menilai kehadiran Indonesia diperlukan untuk memastikan isu kemanusiaan Palestina tidak tenggelam dalam agenda politik negara-negara besar.
Keikutsertaan Indonesia dalam forum ini juga dimaksudkan untuk memperkuat posisi diplomatik agar bantuan kemanusiaan benar-benar menjangkau warga sipil Gaza, bukan sekadar berhenti pada deklarasi politik internasional.
Board of Peace Gaza sendiri dibentuk sebagai badan internasional yang bertugas mengawal fase pascakonflik, mulai dari transisi pemerintahan teknokratis, rekonstruksi wilayah, hingga menjaga stabilitas keamanan.
Seluruh agenda tersebut dijalankan berdasarkan Rencana Komprehensif 20-Point Roadmap yang mendapat dukungan resolusi Dewan Keamanan PBB.
Pemerintah menyebut keterlibatan langsung Indonesia menjadi penting agar jalur bantuan, termasuk melalui Rafah, dapat dipercepat dan diawasi secara kolektif.
“Kami ingin bantuan kemanusiaan tidak hanya berhenti pada pernyataan politik, tetapi betul-betul sampai ke lapangan,” kata sumber Kementerian Luar Negeri.
Indonesia tercatat sebagai salah satu negara pelopor Board of Peace Gaza bersama Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat. Formasi ini mencerminkan kompleksitas kepentingan global dalam isu Palestina–Israel.
Pemerintah menegaskan, keterlibatan Indonesia tidak menggeser posisi dasar terkait solusi dua negara maupun dukungan terhadap kemerdekaan Palestina.
“Konstitusi kita jelas, Indonesia harus ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi,” ujar juru bicara Kemlu RI baru baru ini.
Di dalam negeri, keanggotaan Indonesia di Board of Peace Gaza memicu perdebatan. Sejumlah pengamat hubungan internasional dan kelompok masyarakat sipil mempertanyakan efektivitas dewan tersebut, bahkan menilai ada potensi ketidakseimbangan kepentingan.
Pemerintah merespons kritik itu dengan menegaskan tujuan utama kehadiran Indonesia adalah perlindungan warga sipil dan penghentian kekerasan.
“Keanggotaan Indonesia di dalam BOP tujuannya adalah untuk mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil,” kata Jubir II Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela.
“Keanggotaan ini tidak mengurangi dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina. Justru ini membuka ruang lebih besar untuk membantu langsung,” tegasnya dalam rilis virtual 22/1 kemarin.
Isu Iuran dan Independensi Diplomasi
Isu kewajiban iuran hingga miliaran dolar AS yang sempat beredar di ruang publik juga ditepis pemerintah. Informasi tersebut dinyatakan tidak sesuai fakta.
“Iuran bersifat sukarela. Indonesia tetap menjadi anggota meski tanpa kewajiban pembayaran,” kata Vahd Nabyl Mulachela.
Pemerintah juga membantah anggapan bahwa Board of Peace Gaza merupakan alat politik pihak tertentu. Indonesia, kata pejabat diplomatik, tetap berpegang pada prinsip bebas aktif.
“Kami hadir tanpa terikat, mendekat tanpa menunduk,” ujarnya.
Pengamat Hubungan Internasional, Fauzan menilai, langkah Indonesia justru memperkuat ruang manuver diplomasi di tengah dinamika geopolitik yang kian cair.
Indonesia dinilai mampu menjaga jarak dari kepentingan blok tertentu, sembari tetap aktif memperjuangkan agenda kemanusiaan.
“Ini bukan soal berpihak, tetapi soal memperjuangkan kemanusiaan,” kata Fauzan.
Pemerintah sendiri menegaskan, bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace Gaza tidak mengubah sikap dasar terhadap Palestina.
Indonesia tetap mendukung penuh kemerdekaan Palestina dan mendorong penyelesaian konflik melalui jalur damai dan hukum internasional.
“Selama penjajahan masih ada, selama itu pula Indonesia akan berdiri bersama Palestina,” tegas pernyataan resmi pemerintah.
Pengamat politik sekaligus akademisi, Efriza menambahkan, di tengah dinamika global tersebut, langkah Indonesia dinilai sebagai penguatan posisi, bukan perubahan arah.
“Indonesia tidak sedang mengubah arah, tetapi memperkuat posisi. Ini adalah bagian dari ikhtiar diplomasi damai untuk Palestina,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan