MEGAPOLITAN.CO – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah dicabut.
Pencabutan tersebut merupakan tindak lanjut putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan dokumen tersebut.
Yusril menyampaikan penjelasan itu melalui keterangan resmi pada Kamis, 12 November 2026. Ia menegaskan, setelah pencabutan dilakukan, suket yang diterbitkan pada 2019 tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.
“Surat keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujar Yusril.
Menurutnya, pencabutan dokumen tersebut ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026.
Keputusan itu sekaligus mencabut Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019.
Dokumen pencabutan ditetapkan di Jakarta pada Rabu (11/11), sebagai pelaksanaan putusan kasasi MA yang membatalkan surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Yusril menegaskan, langkah tersebut bukan sekadar keputusan administratif. Pemerintah, kata dia, memiliki kewajiban menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Ia merujuk Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan tersebut mengatur kewajiban pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan pengadilan sesuai dengan amar putusannya.
Atas dasar itu, Kemendikdasmen harus mencabut dokumen yang menjadi objek sengketa setelah MA mengabulkan permohonan kasasi.
Yusril Sebut Tak Ada Jalan Hukum untuk Mempertahankan Suket Gibran
Selain menjelaskan dasar pencabutan, Yusril menyoroti kemungkinan upaya hukum lanjutan setelah putusan kasasi MA.
Ia menilai tidak tersedia lagi jalur hukum bagi Kemendikdasmen untuk mempertahankan dokumen yang telah dibatalkan tersebut.
Yusril menjelaskan, dalam perkara tata usaha negara (TUN), pejabat pemerintahan yang berkedudukan sebagai tergugat tidak mempunyai hak mengajukan peninjauan kembali (PK).
“Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat,” papar Yusril.
“Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK. Karena itu, dalam perkara ini tidak ada lagi jalan hukum untuk mempertahankan surat keterangan yang sudah dibatalkan oleh MA,” sambungnya.
Penjelasan tersebut berkaitan dengan posisi Kemendikdasmen sebagai tergugat dalam perkara yang diajukan seorang warga bernama Subhan.
Sebelumnya, MA mengabulkan kasasi Subhan dan menyatakan surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah serta batal demi hukum.
Yusril Singgung Konsekuensi Konstitusional Jabatan Wakil Presiden
Persoalan tersebut juga menjadi perhatian karena surat penyetaraan pendidikan SMA itu merupakan salah satu dokumen yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pendidikan saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Yusril menilai pembatalan dokumen tersebut mengubah kedudukan hukumnya. Ia kemudian mengaitkan persoalan penyetaraan pendidikan itu dengan persyaratan konstitusional untuk menduduki jabatan Wakil Presiden.
Menurut dia, apabila persyaratan pendidikan Gibran dinyatakan tidak terpenuhi setelah surat penyetaraannya dibatalkan, konsekuensi terhadap jabatan yang bersangkutan harus merujuk pada ketentuan konstitusi.
“Kalau penyetaraan pendidikannya sudah batal, berarti sejak awal yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi Wakil Presiden,” ujar Yusril.
“Konsekuensi hukumnya tentu harus dilihat dalam kerangka ketentuan konstitusi, apakah yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan,” pungkasnya.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan