Megapolitan.co – Langkah Indonesia mencalonkan diri kembali sebagai Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C periode 2026–2027, bukan sekadar upaya mempertahankan posisi, melainkan strategi memperluas pengaruh dalam menentukan arah kebijakan maritim global.
Dengan pengalaman panjang sebagai negara kepulauan strategis, Indonesia berkomitmen memperkuat peran dalam memastikan laut dunia tetap aman, bersih, dan berkeadilan bagi semua negara.
Kategori C di Dewan IMO dihuni 20 negara dengan kepentingan maritim khusus dari berbagai kawasan. Dalam periode 2024–2025, Indonesia sudah aktif memperjuangkan isu keselamatan pelayaran dan keberlanjutan lingkungan bersama negara lain seperti Malaysia, Singapura, Bangladesh, dan Turki.
IMO sebagai lembaga PBB memiliki peran vital dalam mengatur keselamatan pelayaran (SOLAS), pencegahan pencemaran laut (MARPOL), pelatihan pelaut (STCW), hingga kesejahteraan pekerja maritim (MLC). Melalui keanggotaan ini, Indonesia bisa memastikan setiap kebijakan global tetap berpihak pada kepentingan negara berkembang yang bergantung pada sektor maritim.
Sejak bergabung dengan IMO pada 1961 dan aktif di Dewan sejak 1973, Indonesia tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga pelaku perubahan.
Keberhasilan menerapkan Traffic Separation Scheme (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok pada 2020 menjadi contoh nyata kontribusi Indonesia terhadap keamanan navigasi internasional.
Langkah serupa juga tampak pada pengakuan IMO terhadap wilayah Nusa Penida dan Gili Matra sebagai Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) pada 2024 — tonggak penting yang menunjukkan komitmen Indonesia menjaga keberlanjutan ekosistem laut dunia.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan kesiapan Indonesia memperkuat peran globalnya dalam sektor maritim.
“Kami siap memperkuat peran IMO dan memajukan sektor maritim global melalui komitmen, kolaborasi, dan tindakan nyata. Mari bersama bernavigasi menuju masa depan maritim yang berkelanjutan dan berkeadilan,” ujar Dudy dalam resepsi diplomatik pencalonan di Jakarta.
Pernyataan tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan tata kelola laut berkeadilan (good ocean governance) dan kerja sama internasional sebagai fondasi utama dalam memperkuat kedaulatan maritim Indonesia.
Kehadiran Indonesia di Dewan IMO bukan hanya simbol pengakuan, tetapi momentum strategis untuk memperluas diplomasi maritim.
Dengan posisi ini, Indonesia bisa ikut menentukan standar internasional, memperjuangkan keselamatan pelaut, dan memperkuat posisi negara berkembang dalam percaturan kebijakan global.
Pemerintah berharap dukungan negara-negara anggota IMO dapat kembali mengantarkan Indonesia ke kursi Dewan untuk periode 2026–2027, guna melanjutkan peran pentingnya dalam membangun masa depan laut dunia yang berkelanjutan, aman, dan inklusif.
Tinggalkan Balasan