Di Tengah Polemik Konten Politik, Felix Siauw Tegaskan Kudeta Haram dalam Talkshow Televisi

Megapolitan.co – Pernyataan Ustaz Felix Yanwar Siauw dalam sebuah talkshow televisi kembali menjadi perhatian publik. Dalam dialog bersama jurnalis Indy Rahmawati di tvOne, ia menegaskan bahwa kudeta atau pemberontakan terhadap pemimpin dalam perspektif Islam hukumnya haram.

Pernyataan tersebut muncul di tengah ramainya rencana diskusi live streaming yang diinisiasi influencer Virdian Aurelio, yang mengangkat tema hukum melawan pemimpin.

Isu ini kemudian berkembang di ruang digital dan memicu perdebatan publik mengenai batas diskusi keagamaan dan muatan politik dalam produksi konten.

Dalam tayangan tersebut, Felix menekankan bahwa Islam mengajarkan ketaatan kepada pemimpin selama tidak memerintahkan kemaksiatan.

Ia merujuk pada pandangan ulama klasik yang menolak pemberontakan karena berpotensi memicu kekacauan sosial.

“Hukum kudeta dalam Islam adalah haram,” tegas Felix.

Ia menambahkan bahwa dalam perspektif syariat, yang utama bukan hanya figur pemimpin, tetapi sistem hukum yang diterapkan dalam negara.

Felix dikenal aktif berdakwah melalui buku, kajian, dan media sosial. Ia juga kerap menyuarakan konsep khilafah sebagai sistem tata negara yang menurutnya menawarkan solusi komprehensif bagi persoalan bangsa.

Karena itu, pernyataannya dinilai penting dalam memperjelas posisi di tengah spekulasi yang berkembang di media sosial.

Dalam perjalanan dakwahnya, Felix pernah dikaitkan dengan Hizbut Tahrir Indonesia, organisasi yang dibubarkan pemerintah pada 2017. Pembubaran tersebut menjadi salah satu titik penting dalam dinamika politik dan ideologi nasional.

Belakangan, pandangan Felix terhadap sejumlah isu strategis, termasuk keterlibatan Indonesia dalam forum internasional Board of Peace, juga memicu diskusi publik dari sisi geopolitik hingga arah kebijakan luar negeri.

Rencana diskusi yang diangkat Virdian dinilai sebagian kalangan menyentuh isu sensitif karena berkaitan dengan kepemimpinan nasional dan situasi politik pasca-Pilpres.

“Dulu era majikannya si V yang membubarkan HTI, ini juga mau seret Felix kedalam kudeta,” ucap Sam warga yang melihat Virdian dan Felix memiliki kepentingan politik untuk 2029.

Sejumlah pengamat media sosial menilai fenomena ini menunjukkan bagaimana konten digital dapat dengan cepat menggeser diskusi keagamaan menjadi perdebatan politik.

Di sisi lain, publik juga diingatkan untuk membedakan antara diskusi akademik yang terbuka dan narasi yang berpotensi provokatif.

Dengan pernyataan tegas bahwa kudeta adalah haram, Felix dinilai telah menyampaikan posisi yang jelas di ruang publik.

Penegasan tersebut sekaligus meredam spekulasi mengenai kemungkinan dukungan terhadap tindakan inkonstitusional yang sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial.