Megapolitan.co – Center for Budget Analysis (CBA) meminta Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta turun tangan menyelidiki penggunaan anggaran pengadaan CCTV di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menilai ada pola pengeluaran yang perlu dijelaskan lebih rinci oleh Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, M Fajar Sauri.
“Seolah-olah setiap tahun selalu memborong CCTV. Bahkan mungkin satu hari sebelum kiamat pun tetap membeli CCTV,” ujar Uchok, Kamis (2/4/2026).
Ia mengungkapkan, anggaran pengadaan CCTV pada 2026 mencapai sekitar Rp2,4 miliar, kemudian Rp2,2 miliar pada 2025, serta lebih dari Rp846 juta pada 2024.
Total akumulasi anggaran tersebut dalam tiga tahun terakhir mencapai sekitar Rp5,5 miliar, yang menurut CBA perlu diaudit secara mendalam.
“Anggaran sebesar itu perlu diaudit secara menyeluruh dan diselidiki,” tegasnya.
Selain Kejati DKI, CBA juga membuka peluang agar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, ikut dimintai keterangan jika diperlukan dalam proses pendalaman kasus tersebut.
“Kalau perlu, gubernur juga bisa dimintai keterangan,” pungkasnya.
Hingga kini, pihak Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan tersebut.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan