“Keselamatan anak adalah prioritas utama. Insiden ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa.m,” ujar Menko Pangan Zulkifli Hasan saat itu.
Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap disiplin, kualitas dan kemampuan juru masak SPPG. Perbaikan sanitasi, kualitas air, pengelolaan limbah serta koordinasi lintas sektor turut menjadi bagian dari langkah perbaikan.
Salah satu kebijakan yang ditekankan adalah kewajiban Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi SPPG. Kementerian Kesehatan kemudian menerbitkan surat edaran percepatan penerbitan SLHS bagi SPPG pada Oktober 2025.
Kementerian Kesehatan bersama BGN juga memperkuat pengawasan melalui standardisasi pelaporan, sertifikasi keamanan pangan dan pengawasan berlapis.
Langkah tersebut menunjukkan keamanan pangan menjadi bagian penting dalam evaluasi pelaksanaan MBG. Namun, keberadaan kebijakan pengawasan juga tidak berarti seluruh persoalan di lapangan telah selesai.
BGN Tetap Memperluas Layanan MBG
Di tengah evaluasi keamanan pangan dan tata kelola, BGN tetap melanjutkan perluasan layanan MBG.
Sebanyak 480 SPPG disiapkan untuk diaktivasi secara bertahap mulai Jumat, 2 Oktober 2026. Ratusan dapur tersebut diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), daerah dengan tingkat stunting tinggi serta wilayah yang kebutuhan layanan MBG-nya belum terpenuhi.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan 480 SPPG tersebut tersebar di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota dengan tahap awal difokuskan di wilayah Indonesia bagian timur. Dari jumlah itu, 211 merupakan SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG terpencil.
“Kami telah memutuskan bahwa pada hari Jumat nanti, tanggal 2 Oktober 2026, kami akan melaksanakan aktivasi dapur SPPG yang siap beroperasi di wilayah 3T, di wilayah yang stuntingnya tinggi dan wilayah yang stuntingnya tinggi sekali, yang kita mulai di wilayah Timur Indonesia,” ungkap Sudaryono.
Aktivasi tersebut tidak berarti seluruh dapur langsung menjalankan layanan MBG secara penuh. BGN masih menyiapkan sejumlah tahapan, termasuk pelatihan penjamah makanan, kesiapan operasional dan penambahan penerima manfaat secara bertahap.
Tinggalkan Balasan