MEGAPOLITAN.CO – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik usulan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengenai penambahan jumlah Wakil Presiden menjadi tiga orang.
Doli menilai gagasan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan konstitusi, teori, maupun prinsip ketatanegaraan modern yang berlaku di Indonesia.
“Tidak sesuai dengan konstitusi, tidak sesuai dengan teori, dan tidak sesuai dengan logika ketatanegaraan yang bergerak maju dan modern, serta pengembangan demokrasi substansial,” ujar Doli, dikutip Kompas.com, Sabtu, 21 November 2026.
Menurut Doli, perubahan struktur pemerintahan harus mempertimbangkan dasar konstitusional dan prinsip demokrasi. Ia juga mengingatkan pentingnya memahami perbedaan antara negara dan lembaga negara.
Kedua konsep tersebut memiliki kedudukan dan pengertian berbeda dalam sistem ketatanegaraan sehingga tidak dapat disamakan ketika merumuskan desain pemerintahan.
Pandangan DPR tersebut menegaskan bahwa perubahan struktur kekuasaan negara tidak cukup didasarkan pada alasan luas wilayah maupun kompleksitas persoalan nasional. Aspek urgensi, efektivitas, dan kesesuaian dengan konstitusi juga harus menjadi pertimbangan utama.
Efektivitas Pemerintahan Menjadi Prioritas
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tantangan geografis dan pembangunan yang beragam. Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi yang kuat agar program pemerintah dapat menjangkau seluruh wilayah.
Namun, peningkatan efektivitas pemerintahan tidak selalu harus dilakukan melalui penambahan jabatan Wakil Presiden.
Pemerintah memiliki sejumlah instrumen yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah.
Di antaranya melalui peningkatan peran kementerian dan lembaga, penguatan fungsi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, serta perbaikan sistem birokrasi.
Langkah tersebut dapat menjadi alternatif untuk memastikan program pembangunan berjalan lebih efektif tanpa harus mengubah struktur ketatanegaraan.
Di sisi lain, penambahan jabatan Wakil Presiden juga berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila tidak disertai pembagian kewenangan yang jelas.
Aspek tumpang tindih tugas, mekanisme koordinasi antarpimpinan, serta kebutuhan anggaran untuk fasilitas, staf, dan dukungan administratif perlu diperhitungkan secara matang.
Karena itu, setiap gagasan perubahan struktur pemerintahan harus melalui kajian menyeluruh agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat bagi penyelenggaraan negara.
Polemik Politik Jangan Berkembang Menjadi Adu Domba
Usulan tiga Wakil Presiden turut menjadi perbincangan di media sosial. Sejumlah unggahan berisi kritik dan sindiran mempertanyakan relevansi gagasan tersebut. Sebagian konten bahkan mengaitkannya dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola negara.
Perbedaan pandangan mengenai usulan Sultan maupun tanggapan DPR merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, masyarakat perlu membedakan kritik terhadap gagasan politik, penilaian terhadap kinerja pemerintah, serta informasi yang sengaja dibingkai untuk memancing konflik.
Pernyataan Ketua DPD RI tersebut tidak dapat langsung disimpulkan sebagai pengakuan kegagalan pemerintah. Sebaliknya, kritik DPR terhadap usulan tersebut juga tidak otomatis menunjukkan adanya konflik antarlembaga negara.
Polemik politik sebaiknya disikapi dengan mengedepankan substansi, memeriksa konteks pernyataan, serta merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku.
Masyarakat juga perlu mewaspadai narasi adu domba yang memanfaatkan perbedaan pendapat untuk membangun polarisasi dan memperkeruh situasi politik.
Perbedaan pandangan di antara lembaga negara merupakan bagian dari proses demokrasi. Karena itu, perbedaan tersebut semestinya diselesaikan melalui dialog, kajian, dan mekanisme hukum, bukan provokasi yang berpotensi memecah persatuan bangsa.
Pada akhirnya, setiap gagasan mengenai perubahan struktur pemerintahan harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional, efektivitas penyelenggaraan negara, dan kepatuhan terhadap konstitusi.
Dengan demikian, stabilitas politik dan persatuan nasional tetap terjaga, sementara ruang demokrasi dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan gagasan secara bertanggung jawab.






Tinggalkan Balasan