MEGAPOLITAN.CO – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menegaskan proses pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka tetap mengacu pada ketentuan konstitusi, khususnya Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan tersebut mengatur MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih satu dari dua nama calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari sejak jabatan Wapres kosong.

Penegasan ini disampaikan anggota Panitia Ad Hoc MPR, Ahmad Irawan, menyusul munculnya perbedaan penafsiran mengenai penghitungan tenggat pengajuan calon Wapres sebagaimana disampaikan mantan Menko Polhukam Mahfud MD.

“Sebenarnya yang paling prinsip mengenai tenggang waktu pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari MPR RI menyelenggarakan sidang untuk memilih salah satu dari 2 (dua) nama yang diusulkan oleh Presiden,” kata Ahmad Irawan kepada wartawan, Sabtu, 21 November 2026.

Irawan menyatakan catatan Mahfud mengenai penghitungan 14 hari kerja tetap akan dipelajari Panitia Ad Hoc MPR. Pembahasan juga akan dilakukan dalam rapat gabungan untuk merumuskan mekanisme dan teknis pemilihan Wapres.

Menurutnya, seluruh prosedur perlu dicermati agar pelaksanaan pengisian jabatan tersebut berjalan sesuai ketentuan hukum.

Ia juga memastikan hingga saat ini belum ada perubahan jadwal Sidang Paripurna MPR yang direncanakan berlangsung pada 9 Desember 2026.

“Belum ada perubahan jadwal. Catatan dan tafsir Pak Mahfud tentu akan dipertimbangkan dalam rapat Panitia Ad Hoc dan rapat gabungan. Yang prinsip sidang pemilihan tidak melewati tenggang waktu 60 hari,” ujar Irawan.

Sebelumnya, MPR telah menggeser jadwal Sidang Paripurna dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.

Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan perubahan tersebut dilakukan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta tambahan waktu untuk mempertimbangkan dua nama calon Wapres yang akan diajukan kepada MPR.

Tambahan waktu itu juga diperlukan untuk melakukan komunikasi dengan partai politik dan tokoh terkait sebelum nama calon disampaikan kepada MPR.

“Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR pada hari ini menyetujui tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, pemilihan, pelantikan, dan pengesahan Wakil Presiden Republik Indonesia,” kata Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senin, 16 November 2026.

Perubahan jadwal tersebut menunjukkan proses pengisian jabatan Wapres dilakukan melalui pembahasan dan koordinasi antarlembaga politik yang berkepentingan.

Di tengah perbedaan penafsiran mengenai tenggat pengajuan calon, ketentuan konstitusi tetap menjadi landasan utama dalam menentukan mekanisme pengisian jabatan tersebut.

Apabila nantinya diperlukan penyesuaian jadwal, keputusan itu harus disertai penjelasan mengenai dasar hukum, pertimbangan waktu, serta batas maksimal 60 hari sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Masyarakat juga perlu membedakan pendapat ahli hukum, usulan perubahan jadwal, dan keputusan resmi MPR. Catatan Mahfud MD merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam pembahasan, sedangkan kepastian mengenai jadwal dan mekanisme pemilihan tetap menunggu keputusan lembaga yang berwenang.

Karena itu, informasi mengenai penundaan sidang sebaiknya tidak disimpulkan sebelum MPR mengumumkan keputusan resmi.

Proses pengisian jabatan Wapres merupakan agenda konstitusional yang harus dijalankan dengan memperhatikan kepastian hukum, transparansi, dan kepentingan nasional.

Setiap kritik maupun perbedaan pendapat tetap memiliki ruang sepanjang disampaikan melalui mekanisme yang sah, berbasis fakta, dan tidak dimanfaatkan untuk mengadu domba masyarakat.

Di tengah dinamika politik tersebut, masyarakat diharapkan menyikapi perbedaan pandangan secara rasional dan tidak mudah terprovokasi narasi yang mempertentangkan kelompok politik maupun lembaga negara.

Polemik mengenai tenggat waktu pemilihan Wapres tidak seharusnya menjadi ruang untuk membangun polarisasi, menyebarkan tuduhan tanpa bukti, atau memperkeruh situasi nasional.

Penyelesaian persoalan melalui kajian regulasi dan mekanisme kelembagaan menjadi bagian penting untuk menjaga proses ketatanegaraan tetap berjalan tertib, sekaligus memastikan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas.