Pernyataan tersebut kemudian kembali menjadi bahan perdebatan ketika isu keamanan pangan MBG berkembang pada 2026.
Namun, tanggal penyampaiannya penting dicantumkan. Angka tersebut merujuk pada data dan kondisi yang dibahas dalam evaluasi pada Mei 2025 sehingga tidak tepat apabila diposisikan sebagai pernyataan baru Presiden mengenai seluruh kasus MBG yang terjadi sepanjang 2026.
BGN Kembali Menyebut Angka Serupa
Angka sekitar 0,005 persen kemudian kembali disebut BGN pada Januari 2026 dalam pembahasan mengenai insiden keamanan pangan.
Dalam siaran pers BGN pada 20 Januari 2026, Tenaga Ahli Sistem dan Tata Kelola BGN Niken Gandini menjelaskan proporsi insiden keamanan pangan dibandingkan dengan total penerima manfaat.
“Secara data, insiden keamanan pangan hanya sekitar 0,005 persen dari total penerima manfaat. Namun dampaknya tinggi karena dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap program MBG secara keseluruhan,” kata Niken.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BGN tidak hanya melihat persoalan keamanan pangan dari sisi persentase. Dampak insiden terhadap kepercayaan masyarakat juga menjadi perhatian.
BGN menyatakan standar keamanan pangan menjadi prioritas dalam pelaksanaan MBG. Pada Januari 2026, BGN juga melaporkan jumlah kejadian terkait keamanan pangan mengalami penurunan setelah mencapai puncak pada Oktober 2025.
Karena itu, angka persentase perlu dibaca bersama jumlah kasus secara absolut, lokasi kejadian, penyebab, hasil investigasi, tindakan terhadap SPPG serta langkah pencegahan yang diterapkan.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Keamanan Pangan
Persoalan keamanan pangan MBG sebelumnya juga mendorong pemerintah melakukan penguatan tata kelola.
Pada September 2025, pemerintah menyatakan melakukan evaluasi setelah terjadi kejadian luar biasa keracunan di sejumlah lokasi. Salah satu langkah yang diambil adalah menutup sementara SPPG yang terindikasi bermasalah untuk menjalani evaluasi dan investigasi.
Tinggalkan Balasan