Megapolitan.co – Bencana alam yang menelan korban jiwa dan menimbulkan kerusakan di sejumlah wilayah kembali membuka ruang evaluasi terhadap kesiapan pemerintah daerah.
Di tengah duka dan penderitaan warga terdampak, satu hal mengemuka: sejauh mana daerah benar-benar siap menghadapi risiko bencana yang sesungguhnya telah terpetakan sejak awal.
Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menegaskan komitmen untuk hadir dan memastikan seluruh pengungsi mendapat perlindungan serta bantuan tanpa diskriminasi.
Melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan lintas kementerian, dukungan anggaran ratusan miliar rupiah telah disiapkan untuk menopang penanganan darurat.
Namun, besarnya dukungan pusat tidak akan optimal bila kesiapsiagaan di tingkat daerah masih lemah.
Indonesia bukan tanpa instrumen mitigasi. Pemerintah pusat telah menyediakan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) dan platform inaRISK sebagai panduan daerah dalam membaca potensi ancaman, tingkat kerentanan, hingga kapasitas wilayah.
Sayangnya, data tersebut kerap berhenti di atas kertas dan belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kebijakan konkret.
Padahal, pemerintah kabupaten dan kota memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang didukung anggaran APBD serta bantuan sarana-prasarana dari BNPB.
Ketika peringatan dini, jalur evakuasi, hingga edukasi kebencanaan belum berjalan optimal, maka risiko jatuhnya korban menjadi jauh lebih besar.
Di masa krisis, perdebatan soal status bencana nasional atau wacana politis lain justru berpotensi mengaburkan substansi persoalan.
Penanganan bencana seharusnya berorientasi pada penyelamatan warga, bukan ajang saling menyalahkan antartingkat pemerintahan.
Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar respons darurat, distribusi bantuan, serta pemulihan pascabencana berjalan cepat dan tepat sasaran.
Evaluasi kinerja daerah perlu dilakukan secara objektif, bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan memperbaiki sistem penanggulangan bencana secara menyeluruh.
Bencana tidak pernah benar-benar datang tanpa tanda. Ketika risiko telah terpetakan, kesiapsiagaan menjadi penentu utama.
Dari sinilah perlindungan terhadap keselamatan rakyat dan ketahanan daerah diuji.
Tinggalkan Balasan