Megapolitan.co – Sorotan terhadap program Badan Gizi Nasional (BGN) tak hanya berhenti pada pengadaan sepeda motor listrik untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tetapi juga melebar ke dugaan persoalan konflik kepentingan di parlemen.
Komisi IX DPR RI kini berada di bawah tekanan publik setelah rencana pemanggilan BGN justru dinilai tidak lepas dari kepentingan anggaran.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, sebelumnya menyatakan pihaknya akan memanggil BGN guna mengklarifikasi polemik yang berkembang, termasuk proses pengadaan dan penggunaan anggaran dalam program tersebut.
Namun langkah itu dipandang tidak sepenuhnya independen oleh Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi. Ia menilai sikap DPR yang baru bereaksi belakangan menimbulkan tanda tanya besar terkait konsistensi fungsi pengawasan.
“Selama ini publik ramai mengkritik, terutama di media sosial. Tapi DPR justru diam seribu bahasa. Sekarang tiba-tiba ingin memanggil, ini terkesan hanya sandiwara,” ujar Uchok dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).
Uchok menilai, sejak awal polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencuat, DPR seharusnya sudah mengambil peran aktif. Keterlambatan respons ini, menurutnya, membuka dugaan adanya faktor lain yang memengaruhi sikap politik parlemen.
Ia kemudian menyinggung alokasi anggaran sosialisasi yang disebut diterima Komisi IX DPR RI dari BGN pada tahun 2026. Nilainya pun dinilai tidak wajar untuk kegiatan yang bersifat sosialisasi program.
“DPR Komisi IX mendapat ‘angpao’ kegiatan sosialisasi dari BGN sebesar Rp92 miliar. Ini yang membuat mereka tidak bersuara sejak awal,” tegasnya.
Rinciannya, dana tersebut akan disebar ke 460 titik kegiatan di 38 provinsi. Dengan estimasi sekitar Rp200 juta per kegiatan, Uchok menilai skema ini berpotensi menciptakan ruang pemborosan anggaran yang masif.
Menurutnya, kondisi ini memperlihatkan adanya potensi konflik kepentingan yang dapat melemahkan fungsi pengawasan DPR terhadap lembaga pelaksana program.
“Ini seperti pesta sosialisasi. Sementara di sisi lain, masih banyak persoalan mendesak seperti bencana alam dan nasib pengungsi yang belum tertangani dengan baik,” tambahnya.
CBA pun mengingatkan agar DPR tidak menggunakan anggaran tersebut, karena berisiko merusak integritas lembaga legislatif sekaligus memperburuk kepercayaan publik.
“Kalau ini dipakai, bisa jadi ajang makan-makan besar yang ditanggung rakyat. Sementara solusi nyata untuk persoalan MBG masih jauh dari harapan,” pungkas Uchok.
Hingga kini, BGN belum memberikan penjelasan resmi terkait polemik tersebut, termasuk transparansi anggaran sosialisasi dan mekanisme pelaksanaannya di lapangan.
Tinggalkan Balasan