MEGAPOLITAN.CO – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di pedalaman Papua tidak hanya menghadapi persoalan pemerataan dapur dan distribusi makanan.
Ketersediaan air bersih dan sanitasi juga menjadi kebutuhan mendasar yang perlu diperhatikan untuk mendukung keberhasilan pemenuhan gizi anak.
Persoalan tersebut turut mencuat dalam kritik warganet mengenai pelaksanaan MBG di wilayah terpencil Papua. Salah satunya melalui unggahan akun X @cewekbumble yang mempertanyakan belum meratanya dapur MBG sekaligus membandingkan anggaran promosi pemerintah yang disebut mencapai Rp14 miliar dengan kebutuhan air bersih masyarakat pedalaman.
Namun, angka anggaran promosi tersebut perlu ditelusuri melalui dokumen resmi sebelum dijadikan dasar untuk menilai prioritas kebijakan pemerintah.
Informasi mengenai besaran belanja, instansi pengguna, tahun anggaran, hingga peruntukannya harus dipastikan terlebih dahulu. Tanpa verifikasi tersebut, perbandingan anggaran promosi dengan kebutuhan air bersih belum cukup untuk membuktikan bahwa pemerintah mengabaikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Di sisi lain, penyediaan air minum dan sanitasi memang menjadi bagian dari agenda pembangunan infrastruktur pemerintah melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).
Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya menyebut pembangunan SPAM dilakukan di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Sementara itu, pendekatan berbasis masyarakat juga diterapkan melalui program Pamsimas.
“Air bersih dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi. Program ini bertujuan menjangkau 100% masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil Papua,” kata Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Papua, Corneles Sagrim, dalam kegiatan yang diselenggarakan BPSDM Kementerian PU, pada April 2025 lalu.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa infrastruktur air bersih merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Papua, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat perkotaan.
Ketersediaan air minum layak dan aman juga berkaitan dengan upaya pencegahan stunting. Program Pamsimas tidak hanya berorientasi pada pembangunan sarana air minum, tetapi juga mencakup pengelolaan fasilitas, perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, serta pengawasan kualitas air.
Berdasarkan publikasi Pamsimas, hingga akhir 2024 program tersebut telah memfasilitasi lebih dari 38 ribu desa dan kelurahan di 418 kabupaten/kota, dengan sekitar 26,7 juta jiwa penerima manfaat.
Selain ketersediaan sarana, pengawasan kualitas air menjadi aspek yang tidak kalah penting. Infrastruktur yang dibangun harus mampu menyediakan layanan air minum yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Prasarana Strategis, Doedoeng Zenal Arifin, menjelaskan bahwa pengelolaan SPAM perlu mengantisipasi berbagai risiko yang dapat memengaruhi keamanan layanan.
“RPAM mendorong kita untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko sebelum berdampak kepada masyarakat. Karena itu, RPAM bukan sekadar dokumen, tetapi menjadi dokumen hidup yang perlu terus dikaji, dipantau, diverifikasi, dan diperbaiki sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujarnya dalam publikasi BPSDM Kementerian PU, pada 20 Agustus 2026.
Pernyataan tersebut menekankan pentingnya Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) dalam menjaga kualitas dan keamanan layanan air bersih. Pengawasan tidak boleh berhenti pada pembangunan fasilitas, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan sesuai kondisi di lapangan.
Dalam konteks pelaksanaan MBG di Papua, persoalan air bersih dan sanitasi memiliki keterkaitan dengan kesiapan dapur serta keamanan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.
Program pemenuhan gizi membutuhkan dukungan lingkungan yang sehat, mulai dari ketersediaan air untuk pengolahan makanan, kebersihan peralatan, hingga sanitasi fasilitas. Karena itu, keterbatasan infrastruktur dasar di wilayah terpencil perlu menjadi bagian dari perencanaan perluasan layanan.
Perdebatan mengenai MBG di pedalaman Papua pada akhirnya perlu dilihat melalui dua sisi. Di satu sisi, data persebaran 275 SPPG dan kebijakan aktivasi 480 unit di wilayah Indonesia Timur menunjukkan adanya upaya pemerintah memperluas pelayanan.
Namun, di sisi lain, tantangan pemerataan, kesiapan operasional, pendataan penerima manfaat, serta ketersediaan infrastruktur dasar masih membutuhkan penyelesaian konkret.
Keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur dari jumlah dapur yang dibangun atau diaktifkan. Pemerintah juga perlu memastikan anak-anak benar-benar menerima makanan bergizi secara rutin, makanan memenuhi standar keamanan pangan, serta fasilitas pendukung seperti air bersih dan sanitasi tersedia secara memadai.
Pemerintah pusat, BGN, dan pemerintah daerah perlu memastikan perluasan program berjalan beriringan dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Dengan begitu, tujuan peningkatan gizi anak tidak hanya bergantung pada keberadaan dapur MBG, tetapi juga didukung lingkungan yang sehat dan layak, termasuk di wilayah pedalaman Papua.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan