Megapolitan.co – Selain persoalan pengelolaan SPPG dan dugaan keracunan, perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga berkembang pada penggunaan dana untuk boosting konten di media sosial, kepemimpinan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, hingga agenda pembelajaran penyelenggaraan makan sekolah di Jepang.
Berbagai narasi tersebut berkembang terutama melalui media sosial. Karena itu, setiap persoalan perlu dibedakan antara dugaan, opini, pernyataan pihak tertentu, dan fakta yang telah dikonfirmasi.
Polemik Boosting Konten Hampir Rp200 Juta
Salah satu isu yang berkembang berkaitan dengan aktivitas boosting konten MBG di platform Meta.
Jawa Pos melaporkan Sudaryono mengakui melakukan boosting konten di media sosial dengan nilai sekitar Rp200 juta untuk memperluas penyebaran informasi mengenai MBG.
Sudaryono menyatakan biaya tersebut berasal dari uang pribadi dan bukan anggaran pemerintah.
Ia menjelaskan boosting dilakukan karena ingin memperluas jangkauan informasi mengenai program tersebut di tengah ramainya percakapan publik mengenai MBG.
“Saya boosting pakai uang saya sendiri, bukan pakai anggaran,” ujar Sudaryono dalam pernyataan yang dikutip Jawa Pos.
Karena itu, pembahasan mengenai angka belanja iklan perlu dipisahkan dari persoalan sumber pembiayaan.
Catatan mengenai nilai iklan di platform menunjukkan besaran aktivitas promosi yang tercatat, sedangkan keterangan mengenai sumber uang merupakan pernyataan Sudaryono yang tetap dapat diverifikasi melalui mekanisme transparansi yang relevan. Jawa Pos juga melaporkan pengakuan Sudaryono bahwa boosting tersebut menggunakan uang pribadinya.
Narasi Kompetensi Sudaryono
Kepemimpinan Sudaryono sebagai Kepala BGN turut menjadi bagian dari perdebatan publik.
Salah satu narasi yang berkembang mempertanyakan dasar penunjukannya dan mengaitkannya dengan kedekatan politik. Namun, klaim mengenai motif personal tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai fakta tanpa bukti yang mendukung.
Secara faktual, Sudaryono resmi dilantik sebagai Kepala BGN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala BGN. Sekretariat Negara mencatat pelantikan tersebut sebagai keputusan resmi Presiden.
Sementara itu, rekam tindakan Sudaryono sejak memimpin BGN dapat dilihat antara lain dari agenda pembenahan tata kelola SPPG, pengawasan terhadap kepala dapur, hingga respons terhadap kejadian dugaan keracunan.
Jawa Pos juga mencatat Sudaryono mengakui pembenahan tata kelola MBG masih menghadapi banyak persoalan, mulai dari kualitas pekerja dapur hingga sistem pengelolaan SPPG.
“Mendokusai itu merepotkan. Tapi percayalah bahwa ini harus kita lakukan,” kata Sudaryono ketika menjelaskan proses pembenahan tata kelola MBG.
Dengan demikian, perdebatan mengenai kompetensi perlu dibedakan dari spekulasi mengenai alasan penunjukan. Kebijakan, tindakan pengawasan, serta hasil pembenahan yang dapat diverifikasi menjadi bagian yang dapat dinilai secara faktual.
Mengapa BGN Belajar ke Jepang?
Agenda BGN mempelajari sistem makan sekolah di Jepang juga menjadi bahan perbincangan. Kritik terhadap agenda tersebut antara lain mempertanyakan relevansinya ketika Indonesia masih menghadapi kasus dugaan keracunan MBG.
Namun berdasarkan keterangan resmi BGN, pembelajaran ke Jepang tidak hanya berkaitan dengan menu makanan.
BGN bersama Japan International Cooperation Agency (JICA) mempelajari sejumlah aspek penyelenggaraan makan sekolah, termasuk pembagian peran antara sekolah, guru, kepala sekolah, siswa, dan orang tua.
BGN menyebut pembelajaran tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan MBG melalui pengalaman Jepang.
Sudaryono menjelaskan pembelajaran tersebut dilakukan untuk melihat praktik penyelenggaraan program makan bagi peserta didik di Jepang.
“Intinya adalah kami ingin belajar dari negara yang salah satu yang terbaik dalam program free meals-nya. Kami sedang mempelajari hal-hal yang bisa kita dapat dari program tersebut, mulai dari cara pelaksanaan, penanganan, hingga peran masing-masing pihak,” ujar Sudaryono.
BGN juga mempelajari model central kitchen. Dalam model tersebut, makanan diproduksi di dapur terpusat sebelum dikirim ke sekolah untuk didistribusikan kepada siswa.
BGN menyebut model tersebut sebagai salah satu referensi yang dapat dikaji untuk kemungkinan penyesuaian dengan kebutuhan MBG di Indonesia.
Shokuiku dan Penguatan Edukasi Gizi
Selain sistem penyediaan makanan, BGN bersama JICA juga mengembangkan gagasan pilot shokuiku.
BGN menjelaskan pendekatan tersebut mengadaptasi pengalaman Jepang dalam mengintegrasikan pendidikan pangan dan gizi dengan penyelenggaraan makan sekolah.
BGN secara resmi menyebut pilot tersebut diarahkan untuk memperkaya pengalaman siswa dalam mengikuti program makan sekolah.
Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea mengatakan pembelajaran tersebut diarahkan agar kegiatan makan di sekolah tidak sekadar menjadi aktivitas menerima dan mengonsumsi makanan.
“Melalui kerja sama ini, kami melihat bagaimana pendekatan shokuiku dapat memperkaya pengalaman anak dalam mengikuti program makan di sekolah. Jadi, makanan bukan hanya diterima dan dikonsumsi, tetapi juga dapat menjadi bagian dari proses belajar mengenai pangan, gizi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaannya,” ujar Prima.
Rancangan pilot tersebut mencakup pengurangan sampah dan sisa makanan, peningkatan proses pengiriman dan penyajian makanan, keterlibatan siswa dalam kegiatan makan di sekolah, serta pendidikan pangan dan gizi.
BGN menyebut pengalaman Jepang sebagai referensi yang masih perlu disesuaikan dengan konteks Indonesia.
Pada akhirnya, berbagai polemik MBG perlu dibaca berdasarkan fakta masing-masing. Penggunaan dana promosi perlu dibedakan antara nilai belanja dan sumber pembiayaan, sementara pembelajaran dari Jepang perlu diukur berdasarkan relevansinya setelah diterapkan di Indonesia.
Dengan pendekatan tersebut, kritik terhadap MBG tetap memiliki ruang dalam pengawasan publik, sementara langkah korektif BGN juga dapat dinilai berdasarkan tindakan yang terdokumentasi.
Ukuran akhirnya bukan sekadar narasi positif atau negatif di media sosial, melainkan sejauh mana tata kelola, keamanan pangan, transparansi, dan kualitas layanan MBG dapat dibuktikan melalui pelaksanaan di lapangan.
Tinggalkan Balasan