Utang PLN Menggunung, Prabowo Didesak Copot Darmawan Prasodjo

Megapolitan.co – Kondisi keuangan PT PLN (Persero) kembali menjadi sorotan tajam setelah total kewajiban perusahaan listrik negara itu disebut menembus ratusan triliun rupiah.

Di saat utang terus meningkat, gangguan pemadaman listrik masih terjadi di sejumlah wilayah dan memicu kritik terhadap kinerja manajemen perusahaan.

Center for Budget Analysis (CBA) menilai situasi tersebut menjadi peringatan serius bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap jajaran direksi PLN.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyoroti tingginya beban utang yang dinilai tidak sebanding dengan kualitas pelayanan kelistrikan yang diterima masyarakat.

Ia juga mengkritik kepemimpinan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, yang dianggap belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar di sektor energi nasional.

Dalam laporan keuangan PLN tahun 2024, total kewajiban perusahaan tercatat mencapai Rp736,4 triliun. Nilai itu terdiri dari utang obligasi dan sukuk ijarah sebesar Rp334,9 triliun serta pinjaman bank sebesar Rp202,9 triliun.

“Angka ini sudah sangat besar dan menjadi alarm serius bagi kondisi keuangan PLN,” kata Uchok dalam keterangannya, Senin, 25 Mei 2026.

Menurut Uchok, beban kewajiban PLN kembali meningkat pada 2025. Total utang perusahaan disebut naik sekitar Rp67,7 triliun hingga mencapai Rp804,2 triliun.

Pada periode tersebut, utang obligasi dan sukuk ijarah berada di angka Rp325,1 triliun, sementara utang bank melonjak menjadi Rp284 triliun.

“Utang bank justru meningkat tajam. Ini menunjukkan ketergantungan pembiayaan yang semakin besar, sementara di sisi lain masyarakat masih menghadapi persoalan blackout dan gangguan listrik di berbagai wilayah,” ujarnya.

CBA memandang lonjakan utang yang dibarengi gangguan layanan listrik menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola perusahaan.

Pemadaman massal yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera belakangan ini disebut memperlihatkan masih lemahnya sistem kelistrikan nasional.

“Kalau utang terus naik tetapi pelayanan listrik masih sering bermasalah, tentu publik mempertanyakan efektivitas kepemimpinan di PLN,” katanya.

Uchok pun mendesak Presiden Prabowo agar segera mengambil langkah evaluasi terhadap jajaran direksi PLN, termasuk posisi Direktur Utama Darmawan Prasodjo.

“Sudah saatnya ada langkah tegas. Jangan sampai PLN hanya hebat dalam menumpuk utang, tetapi gagal menjaga layanan dasar agar listrik tetap andal dan tidak sering padam,” tegas Uchok.

Meningkatnya beban utang di tengah masih terjadinya blackout dinilai membuat publik semakin mempertanyakan arah pengelolaan PLN sebagai BUMN strategis, termasuk efektivitas pengawasan pemerintah terhadap perusahaan listrik pelat merah tersebut.