Megapolitan.co – Direktur Eksekutif Center For Budget Analisis, Uchok Sky Khadafi, menyoroti proyek pengadaan kompor di lingkungan Kementerian Sosial yang nilainya mencapai miliaran rupiah pada tahun anggaran 2025 hingga 2026.
Kritik tersebut disampaikan setelah mencuatnya momen salam antara mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Gedung KPK.
Menurut Uchok Sky, salam yang dititipkan Gus Yaqut kepada Gus Ipul merupakan “salam kompor” yang dianggap berkaitan dengan proyek pengadaan kompor di Kementerian Sosial.
“Salam dari Gus Yaqut ke Gus Ipul itu namanya salam kompor yang sering kali dikaitkan dengan konteks memanaskan suasana. Dari kasus Gus Yaqut dan kasus harga sepatu Rp700 ribu Gus Ipul bikin suasana panas di media sosial dan ruang publik,” ujar Uchok Sky, Senin (11/5/2026).
Ia menjelaskan, pada tahun 2025 Kementerian Sosial melalui Sekretariat Jenderal disebut mengadakan Kompor SR 1C dengan total anggaran sekitar Rp1,8 miliar untuk 264 unit. Jika dihitung, rata-rata harga per unit mencapai sekitar Rp7 juta.
Namun, menurut Uchok, pengadaan tidak berhenti di situ. Pada tahun yang sama, Kemensos kembali menganggarkan pembelian kompor dengan nilai mencapai Rp5,3 miliar. Ia menyebut harga rata-rata per unit mencapai sekitar Rp13,2 juta.
“Belum selesai rasa kaget, ternyata di tahun yang sama Gus Ipul juga memborong kompor dengan anggaran sebesar Rp5,3 miliar. Dengan harga rata-rata sebesar Rp13.255.000,” katanya.
Uchok Sky menambahkan, pada tahun 2026 proyek pengadaan kompor kembali berlanjut. Kali ini disebut sebanyak 416 unit kompor dianggarkan dengan nilai mencapai Rp5,5 miliar, dengan rata-rata harga per unit tetap berada di kisaran Rp13,2 juta.
Sindiran pun dilontarkan Uchok terhadap harga pengadaan tersebut. Ia mempertanyakan spesifikasi kompor yang dibeli oleh Kemensos.
“Wah, jenis kompor apa sih yang mau dibeli oleh Kemensos? Apakah bahan bakunya campuran emas murni, atau apinya bisa menyala abadi tanpa butuh gas? Padahal harga kompor di pasaran paling mahal pun biasanya cuma jutaan rupiah,” sindirnya.
Menurutnya, publik berhak mempertanyakan transparansi dan urgensi pengadaan tersebut, terlebih di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan.
Uchok juga menyebut istilah “kompor” di lingkungan kementerian seolah memiliki makna berbeda.
“Bagi rakyat kompor cuma buat masak nasi dan lauk, tapi sepertinya di sana kompor ini punya fungsi lain, mungkin buat memanaskan anggaran, atau sekadar memastikan bara api proyek pengadaan tetap menyala terang,” lanjutnya.
Karena itu, ia mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk membuka penyelidikan terhadap proyek pengadaan kompor tersebut agar tidak menimbulkan kerugian negara.
“Dengan harga semahal itu, publik cuma berharap apinya jangan sampai malah membakar nama baik lembaga dan kepercayaan publik terhadap Kemensos,” tegas Uchok Sky.
Ia juga membandingkan proyek pengadaan kompor tersebut dengan program bantuan kompor biomassa yang pernah dijalankan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dan Non Alam Kemensos di Aceh Timur.
Dalam program itu, sebanyak 244 kompor rakyat didistribusikan kepada warga Desa Seunobok Simpang, Kecamatan Idi Rayeuk, dengan total anggaran sekitar Rp61 juta.
Menurut Uchok, program semacam itu dinilai lebih tepat sasaran karena langsung menyentuh kebutuhan masyarakat dengan biaya yang jauh lebih realistis dan terjangkau.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan