Tanpa Standar Harga, Anggaran Video di KKP Disinyalir Rawan Pemborosan

Megapolitan.co – Sorotan terhadap belanja produksi video di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kian menguat.

Center for Budget Analysis (CBA) menilai tidak adanya standar harga dalam pengadaan video membuka celah lebar bagi pemborosan anggaran negara.

Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, mengungkapkan ketimpangan mencolok dalam nilai proyek video di internal KKP.

Ia mencontohkan alokasi Rp2,4 miliar untuk dua video program Kampung Nelayan Merah Putih oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.

“Anggaran sebesar itu hanya untuk membuat dua video. Ini tentu sangat fantastis dan patut dipertanyakan. Menteri Sakti Wahyu Trenggono melawan efisiensi Prabowo. Harga satu video di Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap memang sangat mahal sekali,” kata Jajang, Selasa 28 April 2026.

Menurutnya, lonjakan biaya tidak berhenti di situ. Ia juga menyinggung paket lain di Biro Umum Setjen KKP yang nilainya mencapai Rp5,3 miliar untuk satu proyek video.

“Tapi ada yang lebih mahal, harganya selangit. Itu ada di Biro Umum Setjen Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu paket sebesar Rp5,3 miliar,” ujarnya.

Di tengah angka-angka fantastis tersebut, CBA menemukan adanya proyek serupa dengan biaya jauh lebih rendah. Salah satunya produksi 18 video dokumenter BHKLN dengan total Rp3,465 miliar.

“Berarti harga rata-rata satu paket hanya sebesar Rp192.500.000 saja,” jelasnya.

Perbandingan lainnya terlihat pada produksi video di Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut yang hanya menelan Rp176.265.000 per paket.

Bahkan, produksi video dokumenter swasembada garam di unit lain hanya menghabiskan rata-rata Rp100 juta per paket.

“Artinya rata-rata per paket hanya sebesar Rp100 juta. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya biaya produksi video tidak harus semahal itu,” tegas Jajang.

CBA menilai disparitas harga yang tajam ini mencerminkan lemahnya pengendalian anggaran di tubuh KKP.

Tanpa acuan biaya yang jelas, menurutnya, proses pengadaan berisiko ditentukan secara subjektif.

“Membuat satu paket video di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin Sakti Wahyu Trenggono ini tidak ada ukuran satu harga. Harganya tercipta semua maunya atau sesuka-sukanya, yang penting bisa menguras habis uang pajak rakyat,” kritiknya.

Lebih jauh, CBA juga mempertanyakan sikap aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Agung, yang dinilai belum menunjukkan respons atas dugaan kejanggalan tersebut.

“Dan Kejaksaan Agung juga melihat harga satu paket video di KKP ini pasti diam saja. Pura-pura tidak tahu saja, lantaran Menteri KKP itu Sakti. Tidak ada yang berani menyelidiki Kementerian Kelautan dan Perikanan,” pungkasnya.