Megapolitan.co – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pengadaan motor operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan merupakan kebijakan baru dalam anggaran tahun 2026, melainkan bagian dari alokasi tahun sebelumnya yang sudah berjalan.
Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan awal pemerintah di tengah sorotan publik terkait transparansi dan tata kelola pengadaan kendaraan operasional program tersebut.
Purbaya menyebut bahwa setelah dilakukan pengecekan, pengadaan tersebut dipastikan tidak masuk dalam rencana belanja tahun berjalan.
“Dia (Kepala BGN Dadan Hindayana) bilang itu emang anggaran tahun lalu, yang sudah sempat terlanjur keluar itu. Tapi yang tahun ini, dia konfirmasi, nggak ada pembelian motor listrik baru, untuk program,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 8 April 2026.
Meski demikian, Kementerian Keuangan kemudian melakukan langkah korektif dengan menyesuaikan serta memastikan tidak ada pengadaan lanjutan. Pemerintah menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari penguatan disiplin fiskal dan sistem pengawasan anggaran negara.
BGN Jelaskan Kebutuhan Operasional Lapangan
Dari sisi pelaksana, Badan Gizi Nasional menjelaskan bahwa kendaraan operasional tersebut dibutuhkan untuk mendukung distribusi program MBG, terutama di wilayah dengan akses terbatas.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut motor operasional digunakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari kebutuhan teknis pelaksanaan program.
Hal senada disampaikan Tenaga Ahli Wakil Kepala BGN, Dian Islamiati Fatwa, yang menegaskan bahwa pengadaan dilakukan melalui mekanisme resmi sesuai aturan yang berlaku dengan prinsip akuntabilitas.
DPR Soroti Transparansi Pengadaan
Di sisi lain, pengawasan juga dilakukan oleh legislatif. DPR RI melalui Anggota Komisi IX, Neng Eem Marhamah Zulfa, menyatakan pihaknya akan meminta klarifikasi langsung terkait pengadaan tersebut.
DPR menekankan pentingnya keterbukaan informasi agar publik mendapatkan gambaran utuh mengenai mekanisme penggunaan anggaran negara.
Pemerintah Perkuat Koordinasi Lintas Lembaga
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi dan penguatan koordinasi antar kementerian dan lembaga.
Langkah ini diarahkan untuk memastikan setiap proses pengadaan berjalan sesuai kebutuhan riil di lapangan serta tidak menimbulkan perbedaan pemahaman antarinstansi.
Fokus Tetap pada Efektivitas Program MBG
Di tengah sorotan publik, pemerintah menegaskan bahwa fokus utama program MBG tetap pada peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Sementara itu, aspek pendukung seperti kendaraan operasional akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran, transparan, dan sesuai ketentuan anggaran.
Dengan penegasan dari Kementerian Keuangan serta langkah pengawasan dari berbagai pihak, pemerintah berharap isu ini dapat ditempatkan secara proporsional tanpa mengganggu tujuan utama program.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan