Megapolitan.co – Pengadaan puluhan ribu unit motor oleh Badan Gizi Nasional (BGN) senilai Rp3,2 triliun kembali menuai sorotan.

Skema pengadaan yang dilakukan melalui sistem e-purchasing disebut membuka ruang terbatas bagi pengawasan publik, sehingga dinilai perlu evaluasi lebih ketat.

Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menilai besarnya nilai proyek yang mencapai 65.067 unit motor pada tahun anggaran 2025 tidak diiringi dengan keterbukaan proses yang memadai sejak awal.

“Kalau dihitung, satu unit motor bisa mencapai sekitar Rp50 juta. Ini jelas mahal sekali. Dengan jumlah pembelian sebesar itu, seharusnya harga bisa jauh lebih murah,” tegas Uchok dalam keterangannya dikutip, Selasa (7/4/2026).

Ia menyoroti penggunaan e-purchasing yang menurutnya membuat proses pengadaan berjalan minim sorotan publik selama pelaksanaan pada 2025.

Kondisi itu, kata dia, baru ramai diperbincangkan setelah muncul di ruang publik.

“Pengadaan ini nyaris tidak terdeteksi publik saat berlangsung di 2025. Baru setelah viral, masyarakat tahu bahwa BGN melakukan pembelian besar-besaran,” ujarnya.

Menurut Uchok, mekanisme digital yang seharusnya meningkatkan transparansi justru bisa menjadi celah apabila tidak diimbangi pengawasan yang kuat dari lembaga independen maupun publik.

Karena itu, CBA meminta agar aparat penegak hukum ikut mengawasi dan menelusuri proses pengadaan tersebut secara menyeluruh, termasuk aspek harga dan mekanisme pemilihannya.

“Ini harus disidik. Nilainya besar, harganya mencurigakan, dan prosesnya tidak transparan,” kata Uchok.

Ia juga mengkritik penggunaan istilah efisiensi anggaran yang dinilai tidak tercermin dalam proyek bernilai jumbo tersebut.

“Ini namanya efisiensi anggaran ndasmu,” sindirnya.

Hingga kini, Badan Gizi Nasional (BGN) belum memberikan penjelasan resmi terkait sorotan terhadap pengadaan motor tersebut.

megapolitanco
Editor