Aktivis muda Bekasi yang disapa Bung Pram melaporkan dugaan praktik ijon proyek yang diduga melibatkan sejumlah pejabat Pemkab Bekasi hingga legislatif ke KPK, Kamis (12/3/2026).
Megapolitan.co – Kasus dugaan praktik “ijon proyek” di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi kembali menjadi sorotan publik.
Sejumlah aktivis menilai penyelidikan harus diperluas karena diduga melibatkan lebih banyak pihak dari kalangan pejabat daerah hingga anggota legislatif.
Kasus ini mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 18 Desember 2025 yang menjerat pihak terkait dalam perkara suap proyek senilai Rp14,2 miliar.
Dalam perkara tersebut, tersangka disebut menerima suap terkait praktik pengaturan proyek sebelum proses tender berlangsung.
Aktivis muda Bekasi yang dikenal dengan sapaan Bung Pram menyebut dugaan praktik ijon proyek itu tidak hanya melibatkan satu pihak.
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pihaknya, ia menduga terdapat sejumlah kepala dinas dan anggota DPRD yang ikut berada dalam pusaran kasus tersebut.
Menanggapi perkembangan itu, Bung Pram mendesak KPK untuk memperluas penyelidikan dan memeriksa semua pihak yang diduga terkait.
“Kami meminta KPK untuk bertindak tegas ke beberapa nama yang ada di pusaran ijon proyek tersebut. Jika benar ada transaksi untuk mengamankan proyek sebelum tender, maka itu adalah bentuk korupsi yang harus dibongkar sampai ke akar-akarnya,” ujarnya kepada awak media, Kamis (12/3/2026).
Menurutnya, praktik ijon proyek yang terjadi di Kabupaten Bekasi diduga tidak berhenti pada kasus yang sudah terungkap. Ia menilai masih ada pihak-pihak lain yang seharusnya turut diperiksa oleh aparat penegak hukum.
“Praktik ijon proyek ini belum selesai, masih banyak oknum-oknum kepala dinas dan anggota DPRD kabupaten bekasi yang masih berkeliaran, padahal sudah jelas dan kami mempunyai bukti dugaan kuat mereka (oknum) terlibat dalam kasus ini,” tegasnya.
Bung Pram mengaku telah menyerahkan laporan beserta sejumlah bukti kepada KPK. Dalam laporan tersebut, ia mencantumkan beberapa nama pejabat daerah dan anggota legislatif yang diduga terkait dengan aliran dana proyek.
Beberapa pihak yang disebut dalam laporan tersebut antara lain pejabat di sejumlah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, seperti Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Cipta Karya, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan, hingga Dinas Pendidikan.
Selain itu, laporan juga mencantumkan sejumlah nama dari kalangan legislatif, baik anggota DPRD Kabupaten Bekasi maupun mantan anggota DPRD tingkat provinsi.
Tak hanya pejabat eksekutif dan legislatif, laporan tersebut juga memuat dugaan keterlibatan sejumlah pihak lain di lingkungan birokrasi daerah, termasuk pejabat di unit pelaksana teknis.
Bung Pram menegaskan, pihaknya berharap KPK tidak berhenti pada penanganan kasus yang sudah terungkap, tetapi juga menelusuri dugaan aliran dana kepada pihak-pihak lain yang diduga terkait.
“Kami mendesak KPK berani periksa dan usut tuntas siapa pun yang terlibat dalam dugaan tindak pidana kasus korupsi. Penegakan hukum, serta integritas KPK dalam memberantas kasus korupsi harus tegak lurus,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebut dalam laporan tersebut. KPK juga belum memberikan pernyataan terkait laporan tambahan yang diajukan oleh aktivis tersebut.
Tinggalkan Balasan