Megapolitan.co – Pemerintah pusat mengakselerasi penanganan pascabencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (7/12/2025), BNPB memproyeksikan kebutuhan dana rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai Rp 51,81 triliun.
Adapun kebutuhan per provinsi sebagai berikut:
• Aceh: Rp 25,41 triliun
• Sumatera Utara: Rp 12,88 triliun
• Sumatera Barat: Rp 13,52 triliun
Sebagai dukungan awal, pemerintah mengalokasikan Rp4 miliar untuk 52 kepala daerah serta Rp20 miliar per provinsi sebagai modal pemulihan cepat di lapangan.
Pemulihan Energi Tersendat Akibat Jaringan SUTET Rusak
Kementerian ESDM dan PLN menjelaskan normalisasi listrik belum dapat berlangsung penuh karena kerusakan parah pada jaringan transmisi SUTET, tulang punggung penyaluran listrik dari pembangkit ke gardu induk.
Padahal, sejak 2017 sistem kelistrikan di Sumatera Bagian Utara tercatat surplus hingga 265 MW. Namun distribusi tak dapat stabil tanpa jalur transmisi utama tersebut.
PLN, dengan bantuan TNI dan Polri, mengerahkan pesawat Hercules, helikopter, serta tim teknis untuk membawa genset dan peralatan krusial guna mempercepat pemulihan jaringan.
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan suplai BBM dan LPG terpenuhi, termasuk melalui pengiriman udara ke wilayah terisolasi.
Tak Ada Ruang untuk Korupsi Saat Bencana!
Dalam arahannya, Prabowo mengingatkan jajaran pemerintah dan aparat agar tidak memberi ruang sekecil apa pun bagi praktik korupsi dalam penyaluran dana bencana.
Ia menekankan penyalahgunaan anggaran di tengah situasi darurat merupakan kejahatan serius yang harus dihukum berat.
Di sisi lain, BPH Migas langsung menindaklanjuti permintaan tambahan BBM untuk menjamin kebutuhan energi selama masa tanggap darurat.
Pemulihan Berlandaskan Prinsip “No One Left Behind”
Pemerintah kembali menegaskan komitmen, bahwa setiap warga terdampak, di Aceh, Sumut, hingga Sumbar, harus mendapatkan bantuan secara merata.
Dengan dukungan lintas kementerian dan aparat keamanan, proses pemulihan ditargetkan berlangsung cepat, inklusif, dan menjangkau seluruh wilayah tanpa terkecuali.
Tinggalkan Balasan