Megapolitan.co – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi memasuki proses transisi kepemimpinan setelah KH Yahya Cholil Staquf diberhentikan dari jabatan Ketua Umum oleh Pengurus Syuriyah PBNU.
Langkah ini diambil setelah Syuriyah menilai Gus Yahya melanggar peraturan organisasi dan mencederai marwah jam’iyah.
Pemecatan ini dipicu keputusan rapat Syuriyah yang digelar 20 November 2025. Saat itu, Gus Yahya diminta mengundurkan diri karena dianggap melanggar Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025.
Kontroversi undangan terhadap akademisi pro-Israel, Peter Berkowitz, dalam sebuah forum PBNU pada Agustus 2025 menjadi titik balik yang dinilai mencoreng marwah organisasi dan bertentangan dengan Qanun Asasi serta paham Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah.
Namun permintaan pengunduran diri itu diabaikan. Alhasil, Syuriyah PBNU menerbitkan surat bernomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang menegaskan pemberhentian Gus Yahya pada 25 November 2025.
Dokumen ini ditandatangani Wakil Rais Aam Afifuddin Muhajir dan Katib Syuriah Ahmad Tajul Mafakhir, sekaligus mengalihkan kendali kepemimpinan kepada Rais Aam PBNU.
Situasi internal kini bergerak cepat. PBNU akan menggelar Rapat Pleno pada 9 Desember 2025 untuk menyampaikan hasil rapat harian Syuriyah sekaligus menetapkan pejabat Ketua Umum baru.
Undangan resmi pleno tertanggal 2 Desember 2025 bernomor 4799/PB.02/A.I.01.01/99/12/2023 telah diteken Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar bersama Katib Syuriah KH Ahmad Tajul Mafakhir.
Di tengah turbulensi itu, Mohammad Mukri, Ketua PBNU, menegaskan keputusan Syuriyah PBNU bersifat final dan mengikat. Ia menyebut pleno nanti hanyalah kelanjutan mekanisme organisasi, bukan ruang negosiasi ulang.
“Keputusan Syuriyah PBNU untuk memberhentikan Gus Yahya adalah final dan mengikat secara organisasi,” ujarnya, Sabtu (6/12/2025).
Di tingkat akar rumput, ketegangan di pusat mulai memunculkan keresahan. PBNU meminta warga Nahdliyin tetap menjaga persatuan dan tidak terjebak dalam spekulasi.
Imbauan ini menandakan kecemasan bahwa konflik elit dapat merembet menjadi polarisasi yang lebih luas.
Dengan kewenangan pimpinan kini berada di tangan Syuriyah, PBNU berada di titik penentuan. Rapat pleno pada 9 Desember menjadi ajang krusial yang bukan hanya memilih figur Ketua Umum baru, tetapi juga menentukan arah konsolidasi organisasi terbesar di Indonesia itu ke depan.
Di tengah sorotan publik, PBNU dituntut memastikan transisi berlangsung transparan dan tetap berpegang pada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah serta amanah jam’iyah.
Tinggalkan Balasan