Megapolitan.co – Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai istilah “Londo Ireng” dalam Puncak Hari Lahir (Harlah) ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi perhatian publik.

Pembahasan di media sosial kemudian berkembang dengan mengaitkan istilah tersebut dengan silsilah keluarga Presiden.

Namun, jika melihat keseluruhan pidato, pesan yang disampaikan Prabowo tidak semata mengenai istilah tersebut. Presiden justru menekankan pentingnya menjaga kepentingan nasional, melanjutkan pembangunan, menerima kritik, sekaligus mempertahankan kemandirian bangsa untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Prabowo Soroti Pemberitaan, Tegaskan Pemerintah Terbuka Kritik

Dalam sambutannya di Jakarta Convention Center (JCC), Presiden Prabowo Subianto menyinggung pemberitaan media yang dinilai lebih menonjolkan kekurangan pemerintah dibandingkan capaian pembangunan.

“Ada juga media-media yang iya kan, walaupun kita sudah perbaiki 67.000 sekolah, dia cari sekolah yang belum diperbaiki,” kata Prabowo.

Menurut Presiden, pola pemberitaan tersebut dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

“Dia foto besar, taruh di halaman pertama. Aduh… dia kira kita enggak ngerti, eh? Saya enggak sebutlah media mana itu. Kalau saya sebut ya pada saatnya akan saya sebut. Kalian sudah tahulah itu. Kita negara demokrasi, kita tidak anti kritik, tapi kita bukan anak kecil,” tuturnya.

Prabowo menegaskan pemerintah tetap menghormati kritik dalam sistem demokrasi. Namun, ia menyayangkan pihak yang dinilai justru lebih mengutamakan kepentingan bangsa lain.

“Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut Londo Ireng. Iya, yang ikut Belanda perang lawan kita, Londo-Londo Ireng ini sampai sekarang masih ada, hanya dia sekarang pakai baju lain kan,” tegas Prabowo.

“Wartawan, jurnalis, apa itu, pengamat, LSM harus kita tanya, yang gaji lu siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa? Cari pekerjaan susah, kita tahu kan?” tambahnya.

Presiden juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap narasi yang terus memprediksi Indonesia akan mengalami kegagalan ekonomi.

“Jadi saudara-saudara, kita paham ada kampanye besar untuk kita goyah. Indonesia akan collapse, bulan April akan collapse. Eh, April lewat enggak collapse. Bulan Mei akan collapse, bulan Mei lewat enggak collapse. Bulan Juni akan collapse, bulan Juli akan collapse. Tiap bulan akan collapse,” kata Presiden.

“Londo Ireng” Dipandang sebagai Metafora Politik

Secara harfiah, istilah “Londo Ireng” berasal dari bahasa Jawa. “Londo” berarti Belanda, sedangkan “ireng” berarti hitam.

Secara historis, istilah tersebut merujuk pada tentara sewaan, termasuk kalangan pribumi serta tentara bayaran dari Afrika Barat seperti Ghana dan Burkina Faso yang bekerja untuk kepentingan kolonial Hindia Belanda.

Pakar Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Zen Amirudin, turut memberikan pandangan mengenai penggunaan istilah tersebut oleh tokoh publik.

Menurutnya, frasa tersebut merupakan bentuk metafora politik yang memiliki kaitan dengan pengalaman sejarah bangsa.

“Metafora ini membangkitkan memori kolektif bangsa tentang trauma pengkhianatan dari dalam,” kata Zen.

Dalam komunikasi politik modern, penggunaan frasa tersebut berkaitan dengan kekhawatiran terhadap masuknya kepentingan asing dalam dinamika masyarakat sipil. Meski demikian, Zen mengingatkan fungsi pengawasan masyarakat sipil tetap perlu dijaga.

“Kedaulatan negara memang harus dijaga dari infiltrasi asing.

Namun, jangan sampai setiap suara kritis dari jurnalis maupun LSM dengan mudah disederhanakan sebagai tindakan ‘Londo Ireng’,” imbuhnya.

Perdebatan Media Sosial Bergeser ke Silsilah Presiden

Setelah pidato tersebut ditayangkan, sejumlah unggahan di media sosial seperti X dan Facebook menghubungkan istilah “Londo Ireng” dengan silsilah keluarga Presiden.

Akibatnya, diskusi publik kemudian bergeser dari substansi pidato ke latar belakang keluarga.

Dalam kajian etika dan logika, dikenal istilah guilt by ancestry, yakni penilaian atau pembebanan status moral seseorang berdasarkan asal-usul keturunannya, bukan perbuatannya sendiri.

Prinsip hukum dan etika modern menegaskan bahwa tanggung jawab atas tindakan bersifat individual.

Kisah Durrah binti Abu Lahab

Prinsip tanggung jawab pribadi juga sejalan dengan literasi sejarah Islam melalui riwayat mengenai Durrah binti Abu Lahab, putri Abu Lahab.

Walaupun ayahnya dicatat dalam Al-Qur’an sebagai sosok yang memusuhi ajaran Islam, Durrah menentukan jalan hidupnya sendiri dengan menjadi seorang Muslimah dan melakukan hijrah ke Madinah.

Ibnu Hajar menyebutkan dalam Al-Ishaabah bahwa ketika Durrah binti Abu Lahab datang ke Madinah, beberapa wanita dari Bani Zuraiq berkata kepadanya:

“Engkau puteri Abu Lahab, yang Allah berfirman tentang dia. ‘Binasalah kedua tangan Abu Lahab (QS. Al-Lahab, 111:1). Maka hijrahmu tidak berguna bagimu.”

Durrah kemudian mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian tersebut. Rasulullah SAW lantas bersabda di atas mimbar:

“Wahai, manusia sekalian. Mengapa aku dicela atas keluargaku? Demi Allah, sesungguhnya syafa’atku (pengampunaan) akan diperoleh kerabatku, bahkan orang yang keras, lemah, serta besar sekalipun akan memperolehnya pada hari kiamat.”

Dalam riwayat Ad-Daruquthni, disebutkan pula perkataan dari Durrah binti Abu Lahab bahwa Nabi SAW bersabda:

“Seorang yang hidup tidak menanggung derita lantaran kejelakan yang diperbuat orang yang sudah mati.”

Riwayat tersebut memperlihatkan bahwa seseorang dinilai berdasarkan tindakan pribadinya, bukan perbuatan yang dilakukan oleh pendahulunya.

Sejarah Kolonial dan Pelajaran Menjaga Persatuan

Penggunaan elemen lokal oleh kekuatan asing merupakan bagian dari sejarah penjajahan Belanda di Nusantara melalui strategi divide et impera atau pecah belah.

Struktur kolonial saat itu kerap memanfaatkan perselisihan maupun keterlibatan elite lokal untuk memperkuat kekuasaan penjajah.

Fenomena tersebut kemudian melahirkan sebutan “Londo Ireng” dalam memori sejarah bagi pihak pribumi yang berpihak kepada pemerintah kolonial.

Pelajaran sejarah tersebut menunjukkan pentingnya kewaspadaan nasional terhadap berbagai bentuk perpecahan internal yang dapat melemahkan kedaulatan bangsa di era modern.

Kepentingan Nasional untuk Indonesia Emas 2045

Pesan utama dari pidato Presiden Prabowo Subianto adalah pentingnya memperkuat kedaulatan, persatuan, serta keutuhan nasional.

Di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik dunia, kritik dan kontrol sosial tetap dibutuhkan dalam sistem demokrasi.

Pada saat bersamaan, seluruh komponen bangsa diharapkan tetap mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok maupun pengaruh asing demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, pergeseran isu ke ranah silsilah keluarga dapat dijelaskan melalui pendekatan etika publik dan literasi sejarah Islam mengenai prinsip tanggung jawab perbuatan yang bersifat individual.