Megapolitan.co – Panggung politik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tengah digoyang isu ganjil yang melibatkan ranah supranatural. Aroma mistik mulai menyelimuti urusan pemerintahan, menimbulkan kekhawatiran di kalangan parlemen daerah.
Anggota DPRD Babel, Mohtar Mutong, angkat suara dan menyampaikan keprihatinannya atas campur tangan para dukun dalam konflik pemerintahan. Ia menilai fenomena ini sudah melampaui nalar dan batas kewajaran.
“Ini sesuatu yang serius. Urusan dukun itu kan urusan spiritual, urusan doa kepada Tuhan. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah politik dan pemerintahan, itu berarti ada sesuatu yang mendasar yang perlu disorot,” ujar Mohtar kepada awak media, Senin (28/7/2205).
Tokoh masyarakat asal Belitung itu mengaitkan munculnya praktik supranatural dengan buruknya komunikasi di antara elit pemerintahan. Ia secara tersirat menyinggung ketegangan berkepanjangan antara Gubernur dan Wakil Gubernur Babel yang diduga jadi pemicu utama kekacauan tersebut.
“Sebenarnya apa sih masalah ego mereka berdua itu sampai melibatkan hal-hal seperti ini? Kita pun masyarakat jadi bingung,” tegasnya.
Mohtar juga mengungkap bahwa DPRD telah menerima sejumlah surat yang menyoroti isu ini, termasuk dari kelompok spiritual seperti perhimpunan dukun dan tokoh bernama Heliana. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut.
“Ada surat dari Bu Heliana, masuk tiga minggu lalu, belum juga diproses. Kenapa belum? Tanya langsung ke pimpinan. Karena yang kita tahu, kemarin sempat muncul di TikTok, pimpinan katanya mau panggil Liana dan Dayat Arsani. Tapi sampai sekarang nggak ada realisasinya,” sindir Mohtar.
Menanggapi polemik tersebut, Wakil Ketua DPRD Babel, Edy Iskandar, membenarkan adanya surat dari kalangan spiritual. Namun ia menegaskan bahwa pemerintahan tetap berjalan normal dan tidak semestinya diintervensi oleh unsur mistik.
“Roda pemerintahan tetap berjalan normal. Tidak ada kondisi yang mengkhawatirkan. Jadi menurut saya, tidak tepat jika persoalan ini ditangani oleh dukun atau tokoh spiritual,” ujar Edy.
Isu ini menjadi sorotan publik dan menyulut diskusi soal batas antara ikhtiar spiritual dan tata kelola pemerintahan. Banyak pihak menilai, polemik ini menyingkap lemahnya komunikasi antar elit daerah serta celah penyalahgunaan simbol-simbol mistik untuk kepentingan politik.
DPRD didesak untuk mengambil langkah cepat dan bijak demi meredam kegaduhan yang mengaburkan batas antara logika pemerintahan dan urusan metafisik.
Tinggalkan Balasan