Kepala Dinas Perikanan Kota Sorong, Ludya Wattimena.
Megapolitan.co – Perluasan pasar hasil tangkapan menjadi salah satu kunci penguatan ekonomi nelayan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kelurahan Rufei, Kota Sorong, Papua Barat Daya.
Pemerintah Kota Sorong merencanakan penjajakan kerja sama dengan perusahaan perikanan lokal dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperluas penyerapan hasil tangkapan nelayan.
Peluang tersebut dapat membuka saluran pemasaran tambahan. Namun, pelaksanaannya membutuhkan kesepakatan mengenai harga, standar mutu dan keamanan pangan, volume pasokan, jadwal pengiriman, serta kontinuitas produksi.
Upaya memperluas pasar produk perikanan KNMP juga dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di daerah lain.
Dalam siaran pers pada 20 Mei 2026, KKP menyebut telah mempertemukan pengelola KNMP dan kelompok usaha budidaya di Kabupaten Bantul dengan mitra SPPG, UMKM, pemasok lokal, serta ritel modern.
KKP mencatat potensi transaksi sekitar Rp1,84 miliar dari pertemuan tersebut. Capaian itu menggambarkan peluang pengembangan jaringan pemasaran, tetapi tidak dapat dijadikan bukti bahwa kemitraan serupa telah terealisasi di Kota Sorong.
Pengembangan pasar tersebut berkaitan dengan pembangunan KNMP di Rufei yang ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Wali Kota Sorong Septinus Lobat pada 17 April 2026.
Berdasarkan informasi Pemerintah Kota Sorong, program tersebut dilaksanakan melalui Dinas Perikanan Kota Sorong bersama KKP untuk memperkuat infrastruktur serta kelembagaan nelayan di kawasan pesisir.
Dalam konsep KNMP, fasilitas seperti dermaga, cold storage, pabrik es, bengkel, dan stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan (SPBUN) dirancang untuk mendukung berbagai tahapan usaha perikanan.
Dermaga membantu aktivitas pendaratan hasil tangkapan, sedangkan fasilitas penyimpanan dan distribusi mendukung penanganan ikan sebelum mencapai konsumen.
Keberadaan fasilitas tersebut perlu diikuti kepastian pasar agar hasil tangkapan dapat terserap secara berkelanjutan.
Pemerintah perlu memastikan setiap fasilitas yang direncanakan di Rufei berfungsi sesuai kebutuhan dan memiliki pengelola yang bertanggung jawab.
Selain akses pasar, peningkatan kapasitas nelayan lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP), menjadi bagian dari rencana pengembangan KNMP.
Pendataan nelayan, pelatihan pengoperasian mesin, pengenalan alat tangkap, dan peningkatan keterampilan penanganan ikan dibutuhkan agar nelayan mampu memanfaatkan teknologi serta fasilitas yang disediakan.
Pemerintah daerah merencanakan dukungan pelatihan dan bimbingan teknis dengan memanfaatkan dana otonomi khusus sesuai ketentuan yang berlaku.
Dukungan sarana produksi juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan nyata nelayan. Kepala Dinas Perikanan Kota Sorong, Ludya Wattimena, menyoroti pengalaman ketika bantuan mesin tidak disertai perahu atau bantuan perahu tidak dilengkapi mesin.
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pendataan kebutuhan sebelum bantuan diberikan. Pelatihan penggunaan, keselamatan, dan perawatan peralatan juga diperlukan agar sarana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
Dalam pengembangan kawasan, sosialisasi kepada masyarakat turut menjadi bagian penting. Ludya menjelaskan bahwa edukasi dilakukan untuk menjawab keraguan warga mengenai konsep kawasan dan pemanfaatan lahan.
Melalui komunikasi langsung, pemerintah berupaya memberikan pemahaman bahwa KNMP merupakan fasilitas pendukung aktivitas perikanan, bukan pembangunan permukiman nelayan.
Pendekatan tersebut penting agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan pemahaman dan keterlibatan masyarakat.
Dialog dengan warga, termasuk nelayan dan pemangku kepentingan setempat, diperlukan untuk membangun penerimaan sekaligus memastikan fasilitas sesuai kebutuhan pengguna.
Penguatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat perlu diikuti tata kelola kawasan yang transparan dan berkelanjutan.
“Aset yang dibangun adalah aset masyarakat untuk bisa dimanfaatkan, dijaga dan dipergunakan sebaik baiknya,” kata Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha Donny Oktopura.
Pernyataan itu menekankan pentingnya tanggung jawab pengelola dan masyarakat dalam menjaga serta memanfaatkan fasilitas perikanan.
Keberhasilan KNMP di Kota Sorong pada akhirnya bergantung pada keterhubungan antara infrastruktur, kemampuan nelayan, pengelolaan usaha, dan kepastian pasar.
Ketersediaan pembeli, biaya operasional, pemeliharaan peralatan, serta kesiapan koperasi menjadi faktor yang perlu diperhatikan agar fasilitas tidak berhenti sebagai bangunan, tetapi berkembang menjadi sarana usaha produktif.
Pengembangan KNMP di Kelurahan Rufei diharapkan dapat memperluas akses pemasaran dan meningkatkan kemampuan nelayan lokal dalam mengelola hasil tangkapan.
Dampaknya perlu dinilai melalui indikator nyata, mulai dari berfungsinya fasilitas, terbentuknya kemitraan pasar, hingga manfaat ekonomi yang dirasakan nelayan dan masyarakat pesisir.
Tinggalkan Balasan