Megapolitan.co – Badan Gizi Nasional (BGN) memperluas pembelajaran mengenai penyelenggaraan program makan sekolah dengan mempelajari pengalaman Jepang melalui kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA).
Langkah tersebut dilakukan di tengah upaya memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk dalam pengelolaan makanan, distribusi, keamanan pangan, serta pembagian peran para pihak yang terlibat.
Dalam siaran pers 23 September 2026, BGN menyebut pembelajaran dari Jepang mencakup cara pelaksanaan program makan, penanganan makanan, tata kelola, hingga pembagian peran berbagai pihak dalam ekosistem program makan sekolah.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, pembelajaran tersebut dilakukan untuk melihat berbagai praktik yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan MBG di Indonesia.
“Kami ingin banyak mendengar, banyak belajar, banyak melihat, kemudian banyak mengadopsi yang baik-baik dan yang bagus-bagus dari banyak sumber, sehingga program free meals kita ini bisa berjalan sebaik-baiknya di Indonesia,” ujar Sudaryono.
Central Kitchen Jadi Salah Satu Model yang Dipelajari
Salah satu hal yang dipelajari BGN adalah model central kitchen. Dalam sistem tersebut, makanan diproduksi melalui dapur terpusat sebelum dikirim ke sekolah untuk didistribusikan kepada siswa.
Jepang juga memiliki model penyediaan makanan yang dimasak langsung di sekolah. Kedua pola tersebut menjadi bagian dari pengalaman yang dipelajari BGN dalam melihat berbagai kemungkinan pengelolaan program makan bagi peserta didik.
Namun, BGN menyatakan model penyelenggaraan di Jepang tidak serta-merta diterapkan secara identik di Indonesia.
Praktik yang dipelajari akan dikaji lebih lanjut dan disesuaikan dengan kondisi serta karakteristik pelaksanaan MBG di Indonesia.
“Ini menjadi satu pelajaran baru. Siapa tahu kita bisa juga meniru dengan langkah-langkah yang barangkali perlu di-adjust terhadap pelaksanaan MBG bagi kita,” kata Sudaryono.
BGN sebelumnya juga menyampaikan bahwa pengalaman Jepang telah dikembangkan lebih jauh melalui kerja sama dengan JICA. Salah satunya adalah gagasan MBG-JICA Pilot yang mengeksplorasi pendekatan shokuiku, yakni pendidikan pangan dan gizi yang menggabungkan pengetahuan dengan pengalaman praktis siswa dalam mengenal makanan dan gizi.
Pembelajaran Jepang Dikaitkan dengan Penguatan Sistem MBG
Pembelajaran dari Jepang menjadi relevan apabila diterjemahkan menjadi perbaikan konkret dalam penyelenggaraan MBG di dalam negeri.
Salah satu aspek yang dapat diperkuat adalah pengendalian bahan baku, standardisasi dapur, proses memasak, distribusi makanan, hingga pengawasan agar seluruh tahapan berjalan konsisten di setiap SPPG.
BGN juga mempelajari pengalaman Jepang tidak hanya dari sisi penyediaan makanan. Keterlibatan sekolah, guru, kepala sekolah, siswa, dan orang tua menjadi bagian dari ekosistem program makan sekolah yang turut dipelajari.
Dalam siaran pers lainnya, BGN menekankan bahwa tidak seluruh praktik Jepang dapat diterapkan secara langsung sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia.
“Tentunya tidak seluruh praktik dapat diterapkan secara langsung, tetapi esensi dan pembelajarannya dapat kita kaji untuk melihat apa yang relevan dengan kebutuhan dan karakteristik penyelenggaraan MBG di Indonesia,” kata Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea.
Dengan pendekatan tersebut, pembelajaran dari Jepang tidak hanya berkaitan dengan kunjungan atau pelatihan, tetapi juga bagaimana pengetahuan yang diperoleh dapat menjadi referensi dalam memperkuat tata kelola MBG.
Substansi yang dipelajari mencakup tata kelola, central kitchen, distribusi makanan, pendidikan pangan dan gizi, serta pembagian peran antara pihak-pihak yang terlibat dalam program.
Pengawasan Lapangan Tetap Berjalan
Pembelajaran dari negara lain juga berjalan bersamaan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di dalam negeri.
Munculnya laporan mengenai dugaan bahan pangan bermasalah, seperti pengakuan eks-karyawan SPPG di Sumatera Utara mengenai ayam yang disebut dalam kondisi busuk, menjadi salah satu pengingat bahwa penguatan sistem perlu berjalan bersama pengawasan lapangan.
Setiap klaim mengenai keamanan pangan perlu diperiksa, sementara setiap pelanggaran harus ditindak berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.
BGN sendiri menyatakan pengawasan terhadap SPPG dilakukan secara berkala. Pada 23 September 2026, BGN menyebut SPPG yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenakan penghentian operasional sebagai langkah korektif dan pencegahan.
Karena itu, informasi mengenai persoalan bahan pangan perlu ditempatkan sesuai tahapan pembuktian. Klaim dari masyarakat atau pekerja perlu diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan, sedangkan dugaan yang berkaitan dengan keamanan pangan dapat diperkuat dengan hasil uji yang sesuai.
Dengan cara tersebut, publik dapat membedakan antara klaim, hasil inspeksi, dan hasil uji laboratorium dalam melihat pelaksanaan MBG.
Pembenahan program pun tidak berhenti pada respons terhadap setiap polemik yang muncul, tetapi diarahkan pada penguatan standar keamanan pangan, pengawasan bahan baku, tata kelola dapur, distribusi, serta kapasitas SPPG secara berkelanjutan.
Pembelajaran dari Jepang pada akhirnya dapat menjadi salah satu referensi bagi BGN untuk menyesuaikan praktik yang relevan dengan kebutuhan Indonesia, sementara pengawasan di lapangan tetap menjadi bagian penting untuk memastikan standar MBG diterapkan dalam pelaksanaan sehari-hari.
Tinggalkan Balasan