Megapolitan.co – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama pada aspek keamanan pangan, sanitasi, distribusi hingga konsumsi makanan.
Langkah tersebut dilakukan di tengah berbagai pemberitaan mengenai persoalan pelaksanaan MBG, termasuk kasus dugaan keracunan dan temuan bahan berbahaya pada sampel makanan.
BGN Tutup Sementara 1.999 Dapur yang Belum Daftar SLHS
Pada 7 September 2026, BGN mengumumkan penutupan sementara 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
BGN menyatakan dapur-dapur tersebut akan melalui proses investigasi.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap standar sanitasi dan kelayakan higiene menjadi bagian dari pengawasan yang diterapkan BGN dalam pelaksanaan MBG.
Namun, seperti mekanisme pengawasan lainnya, efektivitas kebijakan tersebut tetap bergantung pada pelaksanaan pemeriksaan serta tindak lanjut terhadap temuan di lapangan.
Selain persoalan sanitasi, BGN juga menetapkan batas waktu konsumsi makanan MBG.
Melalui Surat Edaran Kepala BGN Nomor 16 Tahun 2026, makanan siap saji untuk MBG ditetapkan harus dikonsumsi paling lama empat jam sejak makanan matang.
Sudaryono mengatakan pengendalian tersebut mencakup rangkaian proses mulai dari pengolahan, pengemasan, pengangkutan, penerimaan, penyajian hingga konsumsi.
“Badan Gizi Nasional telah memberlakukan label makanan yang wajib dikonsumsi atau dimakan empat jam setelah makanan itu matang,” ujar Sudaryono.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan keamanan pangan MBG tidak hanya berkaitan dengan pemilihan bahan makanan.
Aspek yang diawasi juga mencakup sanitasi, waktu distribusi, ketertelusuran serta proses penyajian hingga makanan dikonsumsi penerima manfaat.
BGN Pelajari Pengalaman Jepang untuk Penguatan Program
Selain memperketat pengawasan di dalam negeri, BGN juga membuka ruang pembelajaran dari negara lain dalam penyelenggaraan program makan bagi peserta didik.
Pada 23 September 2026, BGN melakukan audiensi dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) Indonesia untuk menggali pengalaman Jepang dalam menjalankan program makan bagi peserta didik.
BGN menyebut pembelajaran tersebut mencakup pengalaman pelaksanaan dan tata kelola program.
Sudaryono menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas referensi dalam penyelenggaraan MBG.
“Intinya adalah kami ingin belajar dari negara yang salah satu yang terbaik dalam program free meals-nya,” kata Sudaryono dalam keterangan BGN.
Pembelajaran dari pengalaman negara lain tidak dengan sendirinya bertentangan dengan kemungkinan negara lain mempelajari pengalaman Indonesia.
Program yang sama-sama memiliki tujuan penyediaan makanan bagi peserta didik dapat dikembangkan melalui pertukaran pengalaman dan evaluasi.
Karena itu, pembelajaran BGN dari Jepang dapat ditempatkan sebagai bagian dari evaluasi dan penguatan tata kelola MBG. Pada saat yang sama, pengalaman Indonesia juga dapat menjadi referensi bagi pihak lain.
Transparansi dan Verifikasi Jadi Bagian Penting Evaluasi MBG
Berbagai polemik mengenai MBG menunjukkan bahwa persoalan program tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan di dapur SPPG, tetapi juga bagaimana data, klaim, hasil pemeriksaan dan respons pemerintah disampaikan kepada publik.
Dalam isu promosi, pernyataan Sudaryono mengenai penggunaan uang pribadi perlu dibedakan dari anggaran resmi BGN yang memang memiliki pos promosi dan edukasi.
Sementara dalam isu dugaan keracunan, angka akumulatif perlu dibaca berdasarkan status pemeriksaan masing-masing kasus.
Adapun dalam kasus Takalar, temuan boraks pada sampel tahu merupakan hasil pemeriksaan yang perlu ditindaklanjuti. Namun, hubungan langsung antara temuan tersebut dan reaksi alergi para guru belum dipastikan oleh Dinkes.
Pada saat yang sama, langkah BGN menutup sementara dapur yang belum mendaftarkan SLHS, menerapkan batas waktu konsumsi maksimal empat jam, serta menyiapkan sistem rating sekolah menjadi bagian dari kebijakan pengawasan yang perlu terus diuji efektivitasnya di lapangan.
Dengan demikian, penilaian terhadap perkembangan MBG perlu melihat lebih dari sekadar aktivitas promosi maupun pemberitaan mengenai kasus.
Transparansi sumber anggaran, keterbukaan hasil pemeriksaan, kecepatan tindak lanjut, serta konsistensi penerapan standar keamanan pangan menjadi bagian penting untuk melihat pelaksanaan program secara lebih utuh.
Tinggalkan Balasan