Megapolitan.co – Perdebatan mengenai pola komunikasi di lingkungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus berkembang setelah nama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjadi sorotan dalam isu pengelolaan arus informasi Istana.
Di tengah polemik tersebut, pengamat menilai kritik terhadap pemerintah tetap penting dalam demokrasi, namun harus disampaikan secara objektif dan berbasis data.
Sorotan terhadap Teddy sebelumnya mencuat usai laporan Project Multatuli menyinggung dugaan pengaturan ketat arus informasi di lingkungan Istana.
Meski demikian, hingga kini belum terdapat putusan hukum, keputusan resmi Dewan Pers, maupun bukti legal yang menunjukkan adanya praktik pembungkaman pers secara sistematis oleh pemerintah.
Pemerintah juga dinilai masih aktif membuka akses informasi kepada masyarakat melalui konferensi pers terbuka, kanal resmi kementerian dan lembaga, hingga komunikasi langsung dengan media nasional terkait isu-isu strategis negara.
Kritik Tak Boleh Berujung Pembunuhan Karakter
Peneliti Senior Citra Institute, Efriza, menegaskan ruang demokrasi tetap harus dijaga sebagai tempat adu gagasan dan evaluasi kebijakan publik. Namun menurutnya, kritik terhadap pemerintah sebaiknya tidak bergeser menjadi serangan personal terhadap pejabat negara.
“Arah komunikasi politik satu arah ditengarai by desain. Tujuannya agar dapat menyaring informasi yang mesti diterima oleh presiden di tengah disrupsi informasi,” ujar Efriza.
Menurutnya, pola komunikasi yang diterapkan pemerintahan Presiden Prabowo memang dibangun lebih terstruktur guna memastikan informasi strategis tersampaikan secara efektif kepada kepala negara.
Ia juga menilai kepercayaan Presiden terhadap Teddy menjadi salah satu faktor utama dalam penempatan posisi strategis tersebut.
“Peran kepada Teddy disinyalir lebih karena kepercayaan presiden. Kepercayaan ini telah diuji sejak menjadi ajudan Prabowo, apalagi sama-sama berlatar belakang militer,” katanya.
Menurutnya, latar belakang militer Teddy dinilai membuat Presiden lebih yakin terhadap kedisiplinan dan kemampuan penyaringan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan strategis negara.
Dinilai Fokus Menjaga Efektivitas Pemerintahan
Efriza menyebut pola komunikasi yang lebih terpusat sebenarnya bukan hal baru dalam pemerintahan. Ia menilai pendekatan serupa pernah diterapkan pada masa lalu untuk menjaga efektivitas komunikasi politik pemerintah.
“Prabowo memang ingin membangun sistem komunikasi politik layaknya sistem komando agar Presiden tetap memiliki wibawa dan tidak terlalu lelah menghadapi banjir informasi,” ujar Efriza.
Menurutnya, penguatan koordinasi komunikasi pemerintah bukan berarti anti kritik, melainkan bagian dari strategi menjaga fokus pemerintahan di tengah derasnya arus informasi digital.
“Jadi, ini semua sekadar pilihan Presiden. Bagi Prabowo yang penting bukti kerja untuk rakyat, sedangkan penyaringan arus informasi sekadar pilihan model saja,” katanya.
Ia menilai pemerintah saat ini tetap menunjukkan keterbukaan informasi melalui berbagai saluran resmi yang dapat diakses masyarakat.
Melalui Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Digital, pemerintah secara rutin menyampaikan perkembangan kebijakan nasional, kondisi ekonomi, penanganan bencana, hingga isu stabilitas nasional kepada publik.
Pemerintah Dinilai Tetap Terbuka
Dalam sejumlah kesempatan, pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga ruang informasi publik dari hoaks, fitnah, dan framing provokatif yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Pemerintah bahkan mencatat ribuan konten hoaks terkait politik dan pemerintahan telah ditindak karena dinilai dapat mengganggu kondusivitas nasional.
Karena itu, penguatan koordinasi komunikasi pemerintah dipandang sebagai langkah preventif untuk memastikan informasi resmi tetap akurat, terukur, dan tidak disalahgunakan untuk membangun narasi negatif yang meresahkan publik.
Efriza menegaskan tugas utama Sekretaris Kabinet tetap memastikan informasi strategis terkait kepentingan rakyat dapat tersampaikan kepada Presiden sebagai dasar pengambilan kebijakan nasional.
Dengan demikian, perdebatan mengenai model komunikasi pemerintahan dinilai perlu ditempatkan secara proporsional dalam konteks menjaga stabilitas informasi nasional sekaligus memastikan pemerintah tetap fokus bekerja untuk kepentingan masyarakat luas.
Tinggalkan Balasan