Megapolitan.co – Predikat “gubernur berkinerja terbaik 2026” yang disematkan kepada Sherly Tjoanda, memantik tanda tanya publik.
Di tengah keluhan soal infrastruktur dasar di Maluku Utara, penilaian tersebut dinilai sebagian pihak tak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, menyebut fenomena ini sebagai pergeseran ukuran kinerja kepala daerah.
Ia menilai, pencitraan digital kini kerap lebih menonjol dibanding capaian riil pembangunan.
“Ini adalah era Gubernur Medsos. Jika dulu indikator kinerja adalah jumlah sekolah atau jalan yang dibangun, sekarang cukup diukur dari berapa likes, views, dan puja-puji netizen di kolom komentar,” ujar Uchok, dalam keterangannya dikutip, Senin (4/5/2026).
Sorotan CBA mengarah pada alokasi anggaran yang dinilai tidak sensitif terhadap kebutuhan publik.
Pada 2026, Biro Umum Setda Maluku Utara disebut menganggarkan Rp48 juta untuk tata rias kepala daerah, yang berarti sekitar Rp4 juta per bulan.
“Bukan cuma wajah yang bersinar, mungkin sampai bayangannya pun terlihat cantik di layar ponsel berkat polesan APBD,” sindir Uchok.
Tak hanya itu, pos anggaran untuk pemeriksaan dan perawatan kesehatan gubernur mencapai Rp500 juta per tahun atau sekitar Rp41,6 juta per bulan.
Angka ini dinilai kontras dengan kondisi layanan kesehatan di sejumlah wilayah terpencil yang masih terbatas akses dan fasilitasnya.
Uchok juga menyinggung latar belakang bisnis Sherly Tjoanda sebagai pemilik perusahaan tambang nikel di Pulau Gebe.
Menurutnya, kondisi tersebut semestinya menjadi pertimbangan etis dalam penggunaan anggaran publik untuk kebutuhan personal.
“Beliau punya harta yang cukup untuk membiayai gaya hidup hingga tujuh turunan. Namun anehnya, untuk urusan bedak dan kesehatan pribadi, masih harus ‘berbagi beban’ dengan rakyat melalui kas daerah,” keluh Uchok.
CBA menilai, penggunaan APBD seharusnya lebih difokuskan pada kebutuhan mendesak masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur jalan dan fasilitas pendidikan.
Jika tidak, publik berisiko disuguhi kinerja yang tampak gemilang di ruang digital, namun belum terasa dampaknya secara nyata.
“Membangun Citra, Bukan Wilayah” menjadi kritik yang mengemuka. CBA pun mendorong evaluasi terhadap metode penilaian kinerja kepala daerah agar tidak terjebak pada popularitas semata.
“Survei boleh saja menaruh beliau di posisi puncak. Tapi jika rakyat masih berjuang dengan keterbatasan infrastruktur dasar, mungkin kita perlu kategori survei baru: ‘Gubernur dengan Anggaran Pencitraan Terbesar’. Di sana, Sherly Tjoanda mungkin tak tertandingi,” pungkas Uchok.
Tinggalkan Balasan