Lonjakan Fantastis Anggaran Acara Pejabat Berau Tuai Kritik

Megapolitan.co – Kenaikan drastis anggaran kegiatan seremonial di Kabupaten Berau menjadi sorotan.

Center For Budget Analisis (CBA) menilai lonjakan biaya empat agenda rutin pejabat daerah pada 2026 tidak wajar, setelah sebelumnya hanya menghabiskan ratusan juta rupiah.

Empat kegiatan yang dimaksud meliputi buka puasa bersama, open house Idul Fitri, halal bihalal, dan open house Idul Adha yang digelar di kediaman Bupati Berau Sri Juniarsih Mas dan Wakil Bupati Gamalis.

Koordinator CBA, Jajang Nurjaman, mengungkapkan bahwa pembiayaan seluruh kegiatan tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Berau, bukan dari dana pribadi pejabat.

“Empat acara ini, anggaran bukan dikeluarkan dari kantong pribadi Wakil Bupati H Gamalis atau Bupati Berau Sri Juniarsih Mas. Tapi diambil dari APBD Kabupaten Berau untuk menyediakan makanan dalam bentuk prasmanan, dan kudapan atau snack,” tegas Jajang dalam keterangannya, Senin (27/4/2026).

Ia membeberkan, pada 2025 total anggaran untuk kegiatan serupa hanya Rp355 juta. Namun dalam kurun satu tahun, angka tersebut melonjak menjadi Rp2,3 miliar pada 2026.

“Pada tahun 2025, keempat acara tersebut hanya menelan anggaran pajak sebesar Rp355 juta saja. Berarti dari tahun 2025 ke tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar Rp2 miliar,” jelasnya.

Perbedaan angka yang signifikan ini dinilai menimbulkan pertanyaan serius terkait perencanaan dan pengendalian anggaran daerah.

CBA mempertanyakan dasar perhitungan yang menyebabkan kenaikan hingga miliaran rupiah dalam waktu singkat.

“Artinya, dalam waktu satu tahun saja, biayanya naik lebih dari Rp2 miliar. Sungguh kenaikan yang luar biasa, seolah-olah beras, daging, dan bahan makanan lainnya tiba-tiba berubah menjadi barang mewah yang harganya meroket tajam,” sindir Jajang.

Selain soal lonjakan biaya, CBA juga menyoroti penggunaan dana publik untuk kegiatan yang dinilai tidak bersifat prioritas.

Menurutnya, acara seremonial seharusnya tidak membebani APBD jika tidak memiliki urgensi langsung bagi masyarakat.

“Atau mungkin resep masakannya diubah menjadi menggunakan bahan-bahan yang hanya bisa ditemukan di tempat-tempat istimewa,” lanjutnya.

CBA pun mendesak Kejaksaan Agung bersama auditor negara untuk mengusut penggunaan anggaran tersebut agar ada kejelasan bagi publik.

“Maka CBA meminta kepada Kejaksaan Agung untuk menggandeng auditor negara membuka penyelidikan atas empat acara tersebut. Rakyat tentu ingin tahu, apakah uang yang mereka bayarkan sebagai pajak benar-benar digunakan dengan tepat, atau justru dihabiskan untuk acara-acara yang seharusnya menjadi tanggung jawab pribadi,” tegasnya.

Di sisi lain, kondisi sosial ekonomi di Berau dinilai belum sepenuhnya stabil. Data menunjukkan angka kemiskinan per Maret 2025 masih berada di 4,44 persen atau sekitar 12,35 ribu jiwa.

Dalam konteks tersebut, CBA menilai lonjakan anggaran seremonial menjadi semakin kontras dengan kebutuhan riil masyarakat.

“Sementara itu, kita hanya bisa menunggu, apakah tahun depan hidangan yang disajikan akan terasa jauh lebih lezat karena biayanya yang melonjak tajam, atau justru yang terasa hanyalah kepedihan melihat uang rakyat dihabiskan tanpa melihat bahwa angka kemiskinan masih cukup tinggi,” tutup Jajang.