Megapolitan.co – Kontroversi pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo terkait aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai “tidak sejalan dengan Presiden sebaiknya keluar”, terus memicu diskusi publik. Kali ini, perdebatan melebar hingga menyentuh isu netralitas birokrasi dan potensi adanya “perlawanan dari dalam” pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja dalam rangka evaluasi program yang dianggap belum berjalan maksimal.
Dalam konteks itu, Menteri PU menekankan pentingnya kesamaan arah antara kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya di lapangan.
Namun, di tengah derasnya respons publik, sejumlah pengamat melihat munculnya kekhawatiran lebih dalam, termasuk soal kemungkinan resistensi birokrasi terhadap kebijakan resmi negara.
Pengamat dari Citra Institute, Efriza, menilai persepsi yang berkembang di ruang digital cenderung menyederhanakan maksud pernyataan tersebut.
“Ini bukan soal suka atau tidak suka terhadap Presiden sebagai individu. Yang ditekankan adalah apakah aparatur menjalankan kebijakan negara secara konsisten atau justru menghambat dari dalam,” ujarnya, dikutip, Kamis (23/4/2026).
Menurutnya, dalam sistem pemerintahan modern, ASN memiliki posisi strategis sebagai pelaksana kebijakan publik. Karena itu, setiap kebijakan yang telah ditetapkan secara sah wajib dijalankan secara profesional tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi.
Perdebatan ini juga menyeret kembali istilah deep state atau “negara dalam negara”, yang merujuk pada dugaan adanya aktor-aktor dalam birokrasi yang memiliki pengaruh besar namun tidak tampak dalam struktur formal.
Efriza menjelaskan, fenomena tersebut kerap menjadi kekhawatiran di berbagai negara, terutama ketika ada indikasi ketidaksinkronan antara pengambil kebijakan dan pelaksana di lapangan.
“Dalam banyak negara, isu ‘negara dalam negara’ sering muncul ketika ada indikasi resistensi birokrasi terhadap kebijakan yang sudah diputuskan secara sah. Ini yang sebenarnya ingin dicegah,” jelasnya.
Ia menilai, penegasan dari Menteri PU justru bisa dibaca sebagai sinyal untuk mencegah potensi hambatan internal dalam pelaksanaan program pemerintah.
“Pesannya lebih ke arah disiplin organisasi dan kesatuan arah kebijakan. Bukan memaksakan loyalitas personal, melainkan memastikan semua aparatur bekerja dalam kerangka yang sama,” lanjutnya.
Di sisi lain, isu ini juga mengangkat kembali pentingnya memahami perbedaan antara netralitas ASN dan kewajiban menjalankan kebijakan negara.
Netralitas berarti tidak terlibat dalam politik praktis, sementara keselarasan kebijakan adalah bentuk tanggung jawab profesional.
“Kalau kebijakan sudah ditetapkan secara resmi, ASN wajib melaksanakannya. Yang jadi masalah bukan preferensi pribadi, tetapi jika ada upaya menghambat atau tidak menjalankan tugas dengan baik,” kata Efriza.
Sejumlah kalangan menilai, polemik ini menjadi momentum untuk menegaskan kembali arah reformasi birokrasi, terutama dalam memastikan aparatur negara bekerja secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Dengan kompleksitas tantangan pembangunan saat ini, soliditas birokrasi dinilai menjadi faktor krusial agar setiap program pemerintah dapat berjalan sesuai target dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Tinggalkan Balasan