Megapolitan.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengaktifkan status siaga bencana hidrometeorologi menyusul banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah pada Minggu, 28 Desember 2025.
Langkah tersebut diambil untuk mempercepat penanganan dan melindungi warga dari dampak bencana yang meluas.
Curah hujan ekstrem dalam beberapa hari terakhir menyebabkan luapan sungai dan merendam permukiman di enam kabupaten, yakni Tabalong, Balangan, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan Tanah Laut. Di sejumlah titik, ketinggian air dilaporkan mencapai atap rumah warga.
Kabupaten Balangan menjadi salah satu wilayah terdampak cukup parah. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mencatat 1.466 rumah terendam banjir, dengan 1.615 kepala keluarga terdampak. Ribuan warga dievakuasi ke tempat pengungsian yang telah disiapkan pemerintah daerah.
Tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan dikerahkan untuk membantu proses evakuasi serta penyaluran bantuan logistik.
Di Kecamatan Paringin, sebanyak 2.895 warga berhasil dievakuasi dari kawasan rawan genangan.
Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, sebelumnya telah menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi sejak 12 November 2025 hingga 31 Januari 2026.
Status tersebut memungkinkan pemerintah daerah menyiapkan personel, peralatan, dan kebutuhan logistik lebih awal di wilayah-wilayah rawan banjir.
Pemerintah provinsi memastikan seluruh unsur terkait berada dalam kondisi siaga penuh dan koordinasi lintas instansi terus diperkuat.
Pemantauan kondisi cuaca dan debit air sungai dilakukan secara berkala untuk mengantisipasi potensi banjir susulan.
Hingga saat ini, Pemprov Kalimantan Selatan menilai penanganan bencana masih dapat dilakukan di tingkat daerah.
Status darurat nasional belum diberlakukan, namun pemerintah membuka peluang dukungan tambahan dari pusat apabila kondisi di lapangan memburuk.
Pemerintah mengimbau masyarakat di wilayah rawan bencana tetap meningkatkan kewaspadaan, mengingat intensitas hujan diperkirakan masih tinggi dan berpotensi memicu bencana hidrometeorologi lanjutan.






Tinggalkan Balasan