Tito Minta Kepala Daerah Segera Kirim Data untuk Percepat Huntap

Megapolitan.co – Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Tito Karnavian, menekankan pentingnya percepatan pendataan rumah rusak berat di wilayah terdampak bencana di Sumatra.

Dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu, 25 Maret 2026, Tito menyebut data akurat menjadi kunci agar bantuan dan pembangunan hunian tetap (huntap) bisa segera terealisasi.

“Rakyat menunggu, mereka (penyintas bencana) jangan terlalu lama juga tinggal di huntara. Mereka mengharapkan hunian tetap, maka kunci utama hunian tetap itu adalah data,” ujarnya dikutip, Kamis (26/3/2026).

Karena itu ia meminta setiap pemerintah daerah membentuk tim khusus untuk mendata rumah rusak agar dapat segera ditangani.

“Saya mohon dengan segala hormat rekan-rekan bupati, wali kota, tolonglah bantu gubernur atau wakil gubernur, buatlah tim satgas, kecil saja atau apapun namanya untuk mendata yang rumahnya rusak berat dan hilang,” imbuhnya.

Pemerintah menyiapkan pembangunan sekitar 37 ribu unit huntap bagi masyarakat terdampak. Opsi pembangunan meliputi pembangunan mandiri di lokasi asal (insitu) dengan dukungan dana Rp60 juta per rumah, disalurkan dua tahap Rp30 juta.

“Anda mau di insitu di tanah sendiri dengan 60 juta mau bangun sendiri boleh, sehingga dia sesuai seleranya, mau dia per desa, dengan anggaran sendiri tambahan dari keluarga monggo juga, atau dari pemerintah daerah yang mau bantu tambahan silakan juga sehingga lebih layak,” jelas Tito.

Selain itu, opsi pembangunan oleh negara melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga tersedia, dengan batas anggaran maksimal Rp60 juta per unit.

Pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan untuk opsi relokasi berbasis komunitas, termasuk memanfaatkan aset negara dan BUMN.

“Pak, kami mau tinggal di kompleks Pak, kami ada 100 orang, 75 orang kami maunya di kompleks saja. Pemda, segera siapkan tanahnya di mana dan perintah presiden jelas, semua tanah milik negara termasuk juga yang punya BUMN itu bisa dipakai untuk prioritas bagi penyintas bencana,” tegas Tito.

Proses pembangunan huntap saat ini masih terhambat kelengkapan data dari daerah, sehingga progres di lapangan berjalan lebih lambat dari target.

“Yang mau membangunkan siap, tapi yang minta dibangunkan lambat-lambat. Nah ini jadi sekali lagi kesempatan ini bagi saya sangat baik,” papar Tito.

Pemerintah telah menyiapkan rencana induk pembangunan huntap untuk tiga provinsi terdampak dalam jangka waktu tiga tahun, dengan estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp130 triliun.

Namun angka tersebut masih bersifat sementara dan akan menyesuaikan kondisi di lapangan.

“Nah saya belum bisa menentukan berapa angka untuk huntap ini, karena saya lagi ngejar-ngejarin kepala daerah untuk menyerahkan data,” pungkasnya.