Penetapan Upah 2026 Dikebut, Pemerintah Janji Sejahterakan Pekerja

Megapolitan.co – Pemerintah menegaskan komitmen dalam memperkuat perlindungan bagi pekerja dan buruh, khususnya di tengah proses finalisasi penetapan Upah Minimum 2026.

Saat ini pembahasan formula pengupahan masih dilakukan secara intensif di forum tripartit nasional dengan melibatkan unsur pekerja dan pengusaha.

Pemerintah berupaya memastikan kesejahteraan buruh meningkat tanpa mengganggu keberlanjutan dunia usaha, sehingga stabilitas lapangan kerja dan pemerataan ekonomi tetap terjaga.

Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, turut mengapresiasi proses penyusunan formula upah yang dinilai berlangsung terbuka dan objektif.

Ia berharap kebijakan pengupahan 2026 mampu menjawab kebutuhan pekerja tanpa mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Sementara Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, menekankan pentingnya memperkuat peran serikat pekerja dalam hubungan industrial.

Ia menilai Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit harus menjadi ruang strategis bagi setiap keputusan bersama di perusahaan.

“LKS Bipartit bukan sekadar forum penyelesaian masalah, tetapi pilar penting pengambilan keputusan bersama. Kami ingin serikat pekerja hadir sebagai mitra setara dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang progresif dan berkeadilan,” ujar Afriansyah.

Melalui penguatan dialog sosial di LKS Bipartit, pemerintah mendorong lahirnya kesepakatan kerja yang lebih visioner, memberi kepastian bagi pekerja sekaligus menjaga daya tahan usaha.

Kebijakan yang terukur dan dialog industrial yang diperkuat, menunjukkan langkah konkret pemerintah dalam memastikan perlindungan hak pekerja sejalan dengan terciptanya iklim usaha yang kondusif.

Pendekatan ini menjadi landasan penting menuju ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berorientasi pada masa depan.

Menjelang aksi buruh pada 24 November 2025, pemerintah mengimbau agar penyampaian tuntutan dilakukan dengan tertib dan tidak ditunggangi pihak tertentu.

Masyarakat juga diajak turut menjaga keteduhan situasi sosial demi menghindari potensi kerugian publik.