MEGAPOLITAN.CO – DPR RI memastikan mekanisme perampasan aset dalam undang-undang yang baru disahkan tetap mengedepankan proses hukum dan perlindungan hak kepemilikan masyarakat.

Kepastian tersebut menjadi bagian penting dalam penerapan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset agar upaya negara memulihkan kerugian akibat tindak pidana tidak membuka peluang penyalahgunaan kewenangan.

DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis, 19 November 2026.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam regulasi tersebut adalah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based forfeiture.

DPR menjelaskan, mekanisme tersebut bukan berarti aparat penegak hukum dapat mengambil alih kekayaan seseorang secara sepihak tanpa melalui proses pengadilan.

Perampasan aset tetap harus melewati sejumlah tahapan hukum, mulai dari penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan dalam persidangan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan perampasan.

Dengan adanya tahapan tersebut, tindakan terhadap aset tetap memiliki dasar dan prosedur hukum yang harus dipenuhi.

Selain itu, DPR memaparkan adanya pengawasan independen untuk menjaga agar pelaksanaan kewenangan tidak menyimpang dari tujuan pembentukan undang-undang.

Pengujian beban pembuktian secara berimbang di persidangan juga menjadi bagian dari mekanisme perlindungan hukum.

Sistem informasi pengelolaan aset turut disiapkan untuk mendukung transparansi dan memastikan setiap proses memiliki jejak audit.

Regulasi tersebut juga menempatkan pengembalian aset kepada negara, korban, dan pihak ketiga yang beritikad baik sebagai bagian dari prinsip pemulihan yang berkeadilan.

Artinya, upaya pemberantasan tindak pidana tidak hanya diarahkan pada penyitaan hasil kejahatan, tetapi juga memperhatikan hak pihak-pihak yang memiliki kepentingan sah atas aset tersebut.

DPR Tekankan Keterbukaan dan Pengawasan Publik

Ketua DPR RI Puan Maharani turut menyoroti pentingnya keterbukaan dalam proses pembahasan UU Perampasan Aset.

Dalam pemberitaan DDTC News, pada 19 November 2026, Puan menyampaikan bahwa pembahasan RUU telah dapat diakses publik sehingga masyarakat bisa mengikuti dan mencermati proses penyusunannya.

Partisipasi publik menjadi salah satu aspek penting agar substansi undang-undang dapat dipahami sekaligus diawasi masyarakat.

Keterbukaan tersebut diharapkan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses legislasi, terutama karena UU Perampasan Aset berkaitan langsung dengan kewenangan negara dalam menangani harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Meski demikian, pengesahan regulasi tersebut bukan alasan bagi masyarakat untuk menghentikan kritik maupun pengawasan.

Sebaliknya, partisipasi publik tetap diperlukan untuk memastikan setiap tindakan penegak hukum memiliki dasar bukti yang kuat, mengikuti prosedur yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Perlindungan terhadap hak kepemilikan masyarakat harus berjalan beriringan dengan upaya negara menindak pelaku kejahatan.

Dalam konteks tersebut, pemberantasan korupsi dan perlindungan hak masyarakat bukan dua kepentingan yang saling bertentangan.

UU Perampasan Aset diharapkan menjadi instrumen hukum untuk mencegah pelaku tindak pidana terus menikmati hasil kejahatan sekaligus membantu memulihkan kerugian negara dan korban.

Keberadaan regulasi ini juga menjadi bagian dari penguatan upaya negara dalam memastikan hasil tindak pidana tidak terus dikuasai atau dimanfaatkan oleh pelakunya.

Namun, keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada profesionalitas aparat penegak hukum, keterbukaan proses, dan konsistensi menjalankan ketentuan yang berlaku.

Karena itu, pelaksanaan UU Perampasan Aset harus tetap berada dalam koridor hukum, dilakukan secara proporsional, serta tidak disalahgunakan sebagai senjata politik maupun sarana pemerasan.