Namun, pertanyaan mengenai waktu kedatangan Prabowo harus dibedakan dari kesimpulan bahwa negara tidak hadir dalam penanganan gempa NTT.
Kronologi menunjukkan bahwa respons pemerintah telah berjalan sejak 15 Agustus. Sejak fase awal, pemerintah mengirim 27 ton logistik, mengerahkan lebih dari 3.500 personel TNI-Polri, serta menggerakkan BNPB, Basarnas, kementerian, lembaga dan sejumlah BUMN terkait.
Hingga 26 Agustus, data BNPB yang dipublikasikan Katadata/Databoks mencatat 2.158,55 ton bantuan telah terkumpul, dengan 1.681,73 ton atau 77,9 persen telah dikirim.
Pada 23 Agustus, persoalan penanganan gempa NTT juga telah masuk dalam evaluasi Presiden bersama agenda penanganan karhutla Kalimantan.
Tiga hari berselang, Prabowo hadir langsung di Nagekeo untuk melihat kondisi masyarakat terdampak, mengevaluasi penanganan sekaligus menyalurkan bantuan kemasyarakatan sebesar Rp200 miliar.
Dengan rangkaian tersebut, narasi yang menggambarkan Prabowo hanya “memilih asap daripada korban gempa” tidak sepenuhnya mencerminkan kronologi penanganan dua bencana tersebut.
Fakta mengenai berbagai langkah pemerintah sejak hari pertama juga tidak berarti seluruh proses penanganan telah berjalan sempurna. Evaluasi terhadap kecepatan distribusi bantuan, koordinasi, komunikasi publik maupun waktu kehadiran Presiden tetap diperlukan.
Namun, penilaian terhadap respons pemerintah akan lebih proporsional apabila melihat seluruh rangkaian penanganan, bukan hanya berdasarkan urutan Presiden mendatangi lokasi bencana.
Pada akhirnya, ukuran utama penanganan bencana bukan semata-mata siapa yang lebih dahulu berada di depan kamera.
Hal yang lebih penting adalah seberapa cepat bantuan sampai kepada korban, terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, berlangsungnya proses evakuasi serta seberapa efektif negara memulihkan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana.
Tinggalkan Balasan