Megapolitan.co – Rapat kerja pembahasan anggaran Kementerian Pariwisata (Kemenpar) tahun 2026 bersama Komisi VII DPR RI pada 1 April 2026 berubah menjadi ajang pengujian serius terhadap kredibilitas penyajian data pemerintah.
Alih-alih berjalan mulus, forum resmi tersebut justru diwarnai sorotan tajam dari DPR terkait inkonsistensi angka dalam paparan anggaran yang disampaikan Kemenpar.
Sejumlah anggota dewan secara langsung mempertanyakan validitas data, menegaskan bahwa ketidaktepatan angka dalam dokumen negara bukan persoalan sepele, melainkan menyangkut integritas pengelolaan keuangan publik.
Perdebatan mencuat saat ditemukan perbedaan signifikan dalam penyebutan angka, khususnya terkait transfer ke daerah yang disebut berada di kisaran Rp5,7 miliar, namun di bagian lain mencapai Rp17,86 miliar.
Selain itu, penggunaan istilah “sekitar” dalam forum resmi turut menuai kritik keras. DPR menilai praktik tersebut menunjukkan lemahnya ketelitian dalam penyusunan data anggaran.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan lebih besar: apakah persoalan ini sekadar kekeliruan teknis, atau mencerminkan masalah yang lebih mendasar dalam tata kelola data di internal kementerian.
DPR Turun Tangan, Beri Batas Waktu Ketat
Merespons hal tersebut, Komisi VII DPR RI tidak tinggal diam. DPR memberikan tenggat lima hari kepada Kemenpar untuk melakukan koreksi menyeluruh dan menyerahkan ulang laporan anggaran yang telah diverifikasi.
Langkah ini menjadi penegasan bahwa DPR tidak akan mentolerir data yang tidak presisi dalam pembahasan anggaran negara.
Pengawasan ketat ini sekaligus menunjukkan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat ditelusuri secara jelas dan transparan.
Sorotan terhadap anggaran Kemenpar 2026 tidak hanya berhenti di ruang rapat. Peristiwa ini dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu reaksi publik yang mempertanyakan profesionalisme pengelolaan anggaran.
Dalam konteks ini, akurasi data menjadi lebih dari sekadar kewajiban administratif. Ia menjadi tolok ukur kepercayaan terhadap institusi negara.
Ketidaksinkronan sekecil apa pun berpotensi merusak persepsi publik jika tidak segera diperbaiki secara terbuka dan akuntabel.
Di tengah tekanan tersebut, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana tetap menghadapi forum dengan sikap tenang. Namun, sorotan publik tidak terhindarkan, terutama setelah momen rapat tersebut viral di media sosial.
Meski demikian, sejumlah pihak mengingatkan agar kritik tetap difokuskan pada substansi, bukan pada serangan personal.
Yang menjadi inti persoalan adalah bagaimana kementerian mampu memastikan kualitas data dan memperbaiki sistem agar kejadian serupa tidak terulang.
Alarm Keras bagi Tata Kelola Anggaran
Kasus ini menjadi peringatan serius bagi tata kelola anggaran di lingkungan pemerintah.
Ketelitian, konsistensi, dan transparansi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan yang tidak bisa ditawar.
Rapat kerja ini pada akhirnya bukan sekadar forum pembahasan anggaran, tetapi juga cermin sejauh mana kesiapan institusi dalam mempertanggungjawabkan setiap kebijakan fiskal di hadapan publik.
Tinggalkan Balasan