MEGAPOLITAN.CO -Penanganan dua perkara dugaan korupsi pengadaan lahan di lingkungan Perumda Pembangunan Sarana Jaya masih menyisakan sejumlah pertanyaan.
Dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp479 miliar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak tidak hanya menyelesaikan perkara yang telah berjalan, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Dua perkara tersebut masing-masing berkaitan dengan pembelian lahan di Pulo Gebang, Jakarta Timur, dan Rorotan, Jakarta Utara.
Meski sejumlah tersangka telah ditetapkan, pengusutan terhadap rangkaian transaksi dan pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari pengadaan tanah itu dinilai perlu diperluas.
Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, meminta KPK segera menetapkan tersangka baru apabila penyidik telah memiliki bukti yang cukup.
Menurut dia, penanganan perkara harus menyentuh seluruh pihak yang terbukti terlibat, bukan berhenti pada nama-nama yang sudah diproses.
“Kalau sudah menemukan dua alat bukti, silakan untuk menetapkan tersangka,” kata Uchok dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
Ia juga mengingatkan agar penyidikan tidak berjalan terbatas pada pengungkapan perkara yang sudah diketahui. KPK dinilai perlu menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan lain yang berkaitan dengan pengadaan lahan Sarana Jaya, sehingga rangkaian dugaan korupsi tersebut dapat diungkap secara menyeluruh.
“Dari kasus ini, KPK bisa mengembangkan ke yang lain. Diminta KPK jangan lama-lama fokus hanya pada kasus ini,” ungkapnya.
Desakan tersebut juga menyasar dugaan penerimaan uang dan fasilitas yang berkaitan dengan transaksi pengadaan tanah. CBA meminta KPK menelusuri kemungkinan adanya pihak yang menikmati keuntungan dari proses tersebut.
Uchok menegaskan, pihak yang terbukti menerima pemberian terkait transaksi harus dimintai pertanggungjawaban pidana.
“Orang-orang yang sudah menerima duit dan fasilitas terkait transaksi, CBA meminta kepada KPK untuk ditetapkan jadi tersangka,” tegasnya.
Dua Pengadaan Lahan Rugikan Negara Rp479 Miliar
Perkara pertama berkaitan dengan pengadaan lahan di Pulo Gebang atau Cakung pada periode 2018–2019. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Direktur Utama Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan, Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian, serta pemilik manfaat perusahaan tersebut, Rudy Hartono Iskandar, sebagai tersangka.
Dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara Pulo Gebang mencapai sekitar Rp256 miliar.
Kasus kedua terjadi dalam pengadaan lahan Rorotan pada periode 2019–2020. KPK menetapkan lima tersangka pada September 2024.
Mereka adalah Yoory Corneles Pinontoan, mantan pejabat Sarana Jaya Indra S. Arharrys, Direktur Utama PT Totalindo Eka Persada Donald Sihombing, Komisaris PT Totalindo Eka Persada Saut Irianto Rajagukguk, dan Direktur Keuangan PT Totalindo Eka Persada Eko Wardoyo.
Kerugian negara dalam perkara Rorotan diperkirakan sekitar Rp223 miliar. Dengan demikian, akumulasi dugaan kerugian dari kedua kasus tersebut mencapai Rp479 miliar.
Besarnya nilai tersebut menjadi alasan pentingnya pengusutan secara menyeluruh. Penanganan perkara tidak hanya dituntut mengungkap pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga memastikan apakah terdapat aktor lain yang turut berperan dalam rangkaian transaksi.
Penyidikan Rorotan Masih Berjalan
Aktivitas penyidik KPK dalam perkara Rorotan masih berlanjut. Pada 4 November 2026, penyidik memeriksa saksi dari kalangan swasta berinisial SL untuk mendalami penandatanganan dokumen jual beli lahan.
Di sisi lain, dua saksi berinisial MS dan SS tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan. KPK berencana menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap keduanya.
Pemeriksaan saksi tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mendalami proses transaksi lahan Rorotan. Namun, perkembangan penyidikan juga menjadi perhatian karena perkara ini telah berjalan sejak penetapan tersangka pada September 2024.
Sarana Jaya Diminta Evaluasi Tata Kelola
Selain mendesak penuntasan perkara, CBA mengingatkan manajemen Sarana Jaya agar menjadikan dua kasus tersebut sebagai bahan pembenahan tata kelola perusahaan.
Pengadaan lahan yang berkaitan dengan kepentingan publik membutuhkan pengawasan ketat. Tanpa kajian kelayakan dan pengendalian internal yang memadai, keputusan bisnis BUMD berisiko menimbulkan kerugian keuangan negara.
Uchok meminta jajaran direksi Sarana Jaya saat ini tidak mengulangi persoalan serupa. Sebab, perusahaan daerah tersebut memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi bisnis sekaligus mendukung penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.
“Harus jadi bahan evaluasi mendalam, penguatan fungsi pengawasan, kehati-hatian dalam pengadaan lahan, kajian kelayakan, serta pengendalian internal menjadi penting agar persoalan kerugian uang negara dalam jumlah besar tidak kembali terjadi, serta menjadi alarm keras bagi BUMD lainnya,” tutupnya.






Tinggalkan Balasan