MEGAPOLITAN.CO – Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polresta Pangkalpinang mulai memanggil sejumlah pegawai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang.

Pemanggilan tersebut diduga berkaitan dengan persoalan pengelolaan uang sewa kios dan retribusi pasar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat empat pegawai yang telah dimintai keterangan secara terpisah.

Mereka adalah Kepala UPT Pasar Setya Putra, Bendahara UPT Pasar Nopi Sansia, serta dua pegawai lainnya, Diana dan Julizar alias Jo.

Pemanggilan ini merupakan perkembangan dari penelusuran dugaan penyelewengan dana pasar yang sebelumnya ditangani Unit Reskrim Polresta Pangkalpinang.

Kasus tersebut mencuat setelah muncul informasi mengenai dugaan penggelapan uang sewa kios, retribusi harian, hingga pungutan liar terhadap pedagang. Nilai dana yang dipersoalkan disebut mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Dugaan penyimpangan itu berkaitan dengan pengelolaan dana pasar dalam beberapa tahun terakhir, termasuk periode 2024, 2025, dan 2026.

Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp oleh tim media Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Bangka Belitung pada Rabu 18 November 2026, Setya Putra tidak memberikan jawaban substantif mengenai pemanggilan dirinya dan tiga pegawai UPT Pasar.

Ketika ditanya apakah dirinya bersama Julizar, Diana, dan Nopi telah dipanggil penyidik Tipikor Polresta Pangkalpinang, Setya hanya membalas pesan, “Dari media yang nama eh Yudit”.

Balasan tersebut tidak menjawab pertanyaan yang disampaikan wartawan. Setelah itu, Setya tidak lagi merespons pesan konfirmasi yang dikirim sekitar pukul 12.00 WIB.

Sementara itu, Julizar membenarkan dirinya telah dipanggil penyidik. Ketika ditanya mengenai pemeriksaan terkait persoalan dana pasar, ia menjawab singkat, “memang sudah”.

Adapun Nopi Sansia dan Diana tidak memberikan tanggapan atas konfirmasi yang disampaikan wartawan.

Terpisah, Kasi Humas Polresta Pangkalpinang, Ipda Teddy Asikin, mengatakan akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan jajaran Reskrim untuk memastikan informasi tersebut.

“Makasih info nya, nanti saya tanya dulu sama reskrim Perihal info ini”, ujarnya singkat, Kamis (19/11/2026).

Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi secara lengkap dari pihak UPT Pasar maupun Polresta Pangkalpinang mengenai pemanggilan tersebut dan perkembangan penanganan dugaan penyimpangan dana pasar.

Pemutakhiran Data Pedagang Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Dugaan penyelewengan dana pasar mulai terungkap setelah UPT Pasar di bawah kepemimpinan Setya Putra melakukan pemutakhiran data pedagang.

Pendataan tersebut menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 902 Tahun 2026 tertanggal 10 Agustus 2026 yang ditandatangani Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang, Muhammad Yasin.

Surat itu ditujukan kepada asosiasi, paguyuban, dan koperasi pedagang pasar agar melakukan pendataan ulang pedagang di sejumlah lokasi.

Di antaranya Pasar Ratu Tunggal, kawasan Basement Ramayana dan wilayah lainnya di luar Basement Ramayana, Pasar Pagi Kampung Melayu, Pasar Parit Lalang, serta Pasar Rumput.

Pendataan berlangsung pada 18-24 Agustus 2026. Dari kegiatan tersebut, muncul sejumlah kejanggalan dalam administrasi dan pengelolaan keuangan UPT Pasar.

Temuan itu antara lain dugaan pungutan biaya balik nama kios, pedagang yang mengaku telah membayar sewa tahunan tetapi tidak memperoleh bukti pelunasan, hingga indikasi uang pembayaran yang tidak tercatat masuk ke kas Pemerintah Kota Pangkalpinang selama bertahun-tahun.

Berdasarkan data yang dihimpun sejumlah media, dugaan penyimpangan pembayaran sewa kios terjadi pada periode 2024, 2025 hingga pertengahan 2026. Nilainya diperkirakan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Pedagang Mengaku Diminta Biaya Balik Nama Kios

Selain persoalan uang sewa, sejumlah pedagang di Blok C Basement Ramayana Pangkalpinang mengaku diminta membayar Rp500 ribu untuk mengurus proses balik nama kios.

Padahal, berdasarkan penjelasan Sekretaris Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang, Erika Handoko, pada konfirmasi berita 28 Agustus 2026, proses balik nama kios cukup dilakukan dengan mengajukan surat kepada dinas.

Selanjutnya, dinas akan menyampaikan kepada UPT Pasar bahwa pedagang sebelumnya sudah tidak menempati kios dan digantikan oleh pedagang baru.

Persyaratan administrasinya hanya menggunakan dua meterai senilai Rp10 ribu untuk perjanjian yang masing-masing dipegang pemilik kios dan UPT Pasar.

Namun, sejumlah pedagang mengaku tetap diminta membayar uang tambahan dalam proses tersebut.

Dugaan Setoran Sewa Rp87,7 Juta Tidak Masuk Kas Daerah

Salah satu temuan berkaitan dengan aktivitas juru pungut bernama Muzayyin yang bertugas mengumpulkan pembayaran sewa kios di Pasar Parit Lalang dan Pasar Ratu Tunggal Kemangi, Pangkalpinang.

Berdasarkan data yang diperoleh, total pungutan dari tiga kios di Pasar Parit Lalang selama 2024 hingga 2026 mencapai Rp27,9 juta.

Tiga pedagang berinisial Rus, Pr Nv, dan Mnr yang menyewa kios berukuran 2,5 x 3 meter mengaku membayar sewa masing-masing Rp3,1 juta setiap tahun. Dengan demikian, total pembayaran ketiganya selama tiga tahun mencapai Rp9,3 juta.

Namun, berdasarkan data UPT Pasar, ketiga pedagang tersebut masih tercatat menunggak pembayaran sewa untuk periode 2024, 2025, dan 2026.

Kejanggalan serupa ditemukan di Pasar Kemangi. Pedagang berinisial Jun mengaku telah membayar sewa kios tahun 2026 sebesar Rp2,6 juta. Namun, namanya tidak tercatat dalam data pedagang UPT Pasar.

Pedagang lainnya, Is, juga mengaku telah membayar Rp3,9 juta untuk tiga los. Meski demikian, ia masih tercatat memiliki tunggakan sewa selama satu tahun.

Secara keseluruhan, data UPT Pasar mencatat tunggakan di Pasar Kemangi yang berada di bawah penarikan Muzayyin mencapai Rp59,8 juta dari 11 pedagang.

Jika digabungkan, nilai tunggakan dari Pasar Parit Lalang dan Pasar Kemangi mencapai Rp87,7 juta. Dana tersebut disebut telah ditagih, tetapi diduga tidak disetorkan ke kas Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Juru Pungut Diduga Minta Uang Balik Nama hingga Rp500 Ribu

Dugaan pungutan tambahan juga mengarah kepada juru pungut bernama Suprapto yang bertugas di kawasan Basement Ramayana.

Seorang pedagang berinisial Jd di Blok C mengaku diminta membayar Rp500 ribu untuk mengurus balik nama kios yang sebelumnya ditempati pedagang lain.

Menurut pengakuannya, uang tersebut diminta oleh Suprapto.

Jd juga mengaku telah membayar sewa tahunan kios melalui Suprapto untuk tahun 2024. Namun, berdasarkan data yang diperoleh media, namanya masih tercatat sebagai pedagang yang menunggak pembayaran.

Pedagang lain di Blok C Nomor 20 juga mengaku diminta uang Rp300 ribu untuk biaya balik nama dengan alasan pembayaran meterai. Akan tetapi, pedagang tersebut menyebut biaya meterai masih diminta secara terpisah.

Sejumlah pedagang lainnya di Blok C Basement Ramayana juga mengaku diminta membayar Rp500 ribu untuk pengurusan balik nama kios.

Selain dugaan pungutan tersebut, terdapat data tunggakan pedagang di Blok C Basement Ramayana sebesar Rp741.800.000. Nilai itu berasal dari sekitar 135 kios yang berada di bawah penarikan Suprapto.

Namun, data tunggakan tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut mengenai kebenaran dan status pembayarannya.

Percakapan Mantan Kepala Pasar dengan Pedagang

Temuan lain berkaitan dengan dugaan transaksi pembayaran sewa lahan yang melibatkan mantan Kepala UPT Pasar, Firmansyah.

Tim media memperoleh tangkapan layar percakapan antara Firmansyah dan salah satu pedagang di Pasar Keranas, Pangkalpinang.

Percakapan tertanggal 4 Agustus 2025 itu disebut berlangsung antara Firmansyah dan Pot, anak buah seorang pedagang berinisial Ac.

Dalam percakapan tersebut, Firmansyah menghitung biaya sewa lahan yang dibangun sendiri oleh Ac dengan ukuran 7,5 x 15 meter.

Perhitungan yang disampaikan sebesar 7,5 x 15 meter x Rp150.000 per meter atau total Rp16.875.000.

Firmansyah kemudian meminta agar uang tersebut diberikan kepadanya untuk selanjutnya diurus atas nama Ferdinan.

Ketika tangkapan layar percakapan diperlihatkan kepada Ac, ia membenarkan bahwa Pot merupakan anak buahnya. Ac juga mengakui telah mentransfer uang tersebut ke rekening pribadi sebagai pembayaran sewa tahun 2025.

“Pot benar anak buah saya itu, seingat saya baru sekali, itu saja sudah lupa, untung masih simpan chatnya, saya buat (bangun sendiri), bayarnya saya transfer pribadi itupun saya tidak ingat”, jelas Can alias Ac tanpa menyebutkan nama pemilik rekening pribadi siapa yang ia transfer.

Namun, berdasarkan penelusuran data pedagang yang diperoleh media, kios tersebut beserta nama pemiliknya tidak tercatat dalam daftar pedagang Pasar Keranas Pangkalpinang.

Pembayaran tersebut juga disebut tidak ditemukan dalam catatan penerimaan kas daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Sejumlah temuan tersebut mengarah pada dugaan persoalan administrasi dan pengelolaan penerimaan pasar, mulai dari penarikan sewa kios, retribusi, hingga biaya balik nama.

Hingga berita ini diterbitkan, mantan Kepala Pasar Firmansyah, juru pungut Muzayyin, dan Suprapto belum memberikan tanggapan atas konfirmasi wartawan terkait dugaan tersebut.

 

 

Megapolitandotco
Editor