Megapolitan.co – Salah satu perkembangan penting dalam kasus dugaan gangguan kesehatan setelah konsumsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, adalah ditemukannya dugaan ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) pengolahan makanan.
Temuan tersebut muncul dalam pemeriksaan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bawang yang dilakukan setelah sejumlah penerima manfaat MBG mengalami keluhan seperti mual, pusing, muntah, diare hingga lemas setelah mengonsumsi makanan, pada 22 September 2026.
KPPG Semarang yang melakukan pemeriksaan awal menemukan aktivitas pengolahan makanan dilakukan lebih awal dari ketentuan.
Kepala KPPG Semarang Hadiriajaya mengatakan pemeriksaan rekaman CCTV menunjukkan adanya pengolahan makanan sejak sekitar pukul 19.30 WIB pada malam sebelumnya.
Padahal, berdasarkan SOP yang dijelaskan KPPG, makanan MBG seharusnya diolah pada hari yang sama.
“Dari investigasi awal yang kami temukan melalui pengecekan CCTV, di situ kami melihat adanya pengolahan makanan yang lebih awal, ya. Dilakukan pengolahan mulai dari pukul 19.30 WIB,” kata Hadiriajaya.
ANTARA juga melaporkan adanya temuan awal mengenai pengolahan telur pada pukul 19.30 WIB yang kemudian dipanaskan kembali sekitar pukul 02.30 WIB.
Selain itu, pemeriksaan menemukan sejumlah bagian fasilitas SPPG yang kondisi kebersihannya perlu mendapat perhatian.
Namun, temuan tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan tunggal mengenai penyebab gangguan kesehatan.
BGN menegaskan pemeriksaan masih mencakup seluruh rantai proses, mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, pemorsian hingga distribusi.
“Kami tidak ingin berspekulasi mengenai penyebab kejadian sebelum seluruh pemeriksaan selesai. Semua harus berdasarkan fakta dan hasil investigasi,” ujar Ketut Sumedana.
Kasus Bawang Jadi Evaluasi Pengawasan SPPG
Perkembangan kasus Batang memperlihatkan bahwa penanganan dugaan gangguan kesehatan pada program MBG juga menyentuh aspek pengawasan terhadap dapur pelaksana.
Pemerintah daerah dan BGN tidak hanya menunggu hasil laboratorium, tetapi telah melakukan penghentian sementara operasional SPPG dan pemeriksaan terhadap kepatuhan SOP.
Bupati Batang menyebut evaluasi terhadap SPPG diperlukan untuk memastikan proses penyediaan makanan berjalan sesuai standar. Ia juga membuka kemungkinan penutupan permanen apabila hasil evaluasi menyatakan dapur tersebut tidak layak melanjutkan pelayanan.
“Kalau memang dirasa tidak layak untuk melanjutkan pelayanan gizi kepada masyarakat, ya harus kita tutup secara permanen,” kata Faiz.
Keputusan tersebut, menurut dia, akan dibahas bersama BGN berdasarkan hasil evaluasi secara menyeluruh.
Dengan demikian, kasus Bawang perlu dilihat dalam dua sisi. Di satu sisi, jumlah warga yang mengalami keluhan kesehatan merupakan persoalan serius yang membutuhkan penanganan dan transparansi.
Di sisi lain, langkah pemerintah terhadap SPPG yang sedang diperiksa menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran pada titik pelaksanaan juga menjadi bagian dari evaluasi.
Penetapan penyebab kejadian tetap menunggu hasil pemeriksaan laboratorium dan investigasi kesehatan.
Karena itu, kasus Bawang belum tepat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh pelaksanaan MBG memiliki persoalan yang sama.
Yang dapat dipastikan dari perkembangan 24 September adalah SPPG terkait telah dikenai suspend berat, kepala SPPG dicopot, dan proses investigasi serta evaluasi SOP masih berjalan.
Tinggalkan Balasan