Megapolitan.co – Di tengah ramainya polemik mengenai istilah “Londo Ireng” yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Harlah ke-28 PKB, pada Kamis, 23 Juli 2026, pemerintah tetap melanjutkan agenda besar pembangunan sumber daya manusia melalui rencana pendirian 10 universitas baru dan penguatan kerja sama pendidikan dengan kampus-kampus terbaik dunia.
Perdebatan yang berkembang di media sosial mengenai pidato Presiden tidak menghentikan langkah pemerintah dalam menjalankan program strategis di sektor pendidikan.
Di saat bersamaan, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai juga telah memberikan penjelasan resmi mengenai makna istilah yang menjadi perbincangan tersebut.
Pemerintah menilai perhatian publik seharusnya tidak hanya tertuju pada polemik di ruang digital, tetapi juga pada berbagai kebijakan yang tengah dipersiapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, memperkuat riset, serta memenuhi kebutuhan tenaga medis di Indonesia.
Pemerintah Beri Penjelasan Resmi
Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa istilah “Londo Ireng” yang disampaikan Presiden memiliki makna historis dan tidak ditujukan kepada profesi tertentu, termasuk wartawan.
“Gini, gini, gini, saya kasih tahu, ‘Londo ireng’ itu maksudnya orang yang membantu orang asing, untuk mengkhianati negaranya, bukan disebut wartawan,” kata Pigai dalam siaran KompasTV, Rabu, 29 Juli 2026.
Pigai menjelaskan bahwa istilah tersebut menggambarkan sikap yang mengkhianati kepentingan bangsa dan kedaulatan negara, sehingga tidak dapat dilekatkan pada profesi tertentu.
“Yang ada mungkin ada satu atau dua wartawan. Mungkin juga ada pegawai negeri sipil, ada juga mungkin menteri. Jangan salah, lho,” ujarnya.
Menurut Pigai, Presiden Prabowo juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh insan pers. Sambil menunjukkan telepon genggamnya, Pigai mengatakan Presiden menyampaikan pesan, “I love you,” kepada wartawan.
Ia juga menilai polemik yang berkembang dipicu oleh cara sebuah media menyusun judul pemberitaannya sehingga memunculkan persepsi yang berbeda di masyarakat.
Pemerintah Percepat Pembangunan 10 Universitas Baru
Di tengah perbincangan tersebut, pemerintah terus mengakselerasi program peningkatan kualitas pendidikan tinggi nasional.
Saat menghadiri UK–Indonesia Education Roundtable di Lancaster House, London, pada 20 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto mengundang berbagai perguruan tinggi terbaik Inggris untuk memperluas kerja sama dengan Indonesia.
Forum tersebut dihadiri sejumlah anggota Russell Group, asosiasi yang menaungi 24 universitas riset terbaik di Inggris, termasuk University of Oxford, University of Cambridge, dan Imperial College London.
Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan standar pendidikan kelas dunia di Indonesia.
“Saya ingin menggunakan standar Inggris, yaitu standar pendidikan tertinggi dari universitas-universitas terbaik di Inggris,” ungkap Presiden.
Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey turut menyampaikan dukungannya terhadap rencana tersebut. Ia berharap universitas-universitas yang tergabung dalam Russell Group segera membuka kampus di Jakarta agar semakin banyak generasi muda Indonesia memperoleh akses pendidikan bertaraf internasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Jermey di sela acara King’s Birthday Party di Jakarta, pada Rabu malam (10/6). Menurutnya, dukungan pemerintah Indonesia menjadi sinyal positif bagi penguatan hubungan kedua negara di bidang pendidikan.
“Presiden (Prabowo) juga mendukung pendirian kampus Russell Group, yaitu kampus universitas elit Inggris, di Jakarta, dan saya berharap kampus tersebut akan segera dibuka,” kata Dubes Jermey dikutip Antara.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjawab tantangan nasional, khususnya kebutuhan tenaga kesehatan.
Presiden mengungkapkan Indonesia masih membutuhkan sekitar 140 ribu dokter, sedangkan lulusan fakultas kedokteran setiap tahun baru mencapai sekitar 9 ribu orang.
“Saya ingin menggunakan standar Inggris, yaitu standar pendidikan tertinggi dari universitas-universitas terbaik di Inggris,” tegas Presiden dalam keterangannya di London.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan pembahasan dalam forum itu juga mencakup rencana pembangunan 10 universitas baru yang difokuskan pada pendidikan kedokteran serta bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM).
Menurut Teddy, penjajakan kerja sama tersebut diharapkan mampu melibatkan perguruan tinggi Inggris dalam pengembangan institusi pendidikan tinggi di Indonesia.
“Harapannya ranking universitas di Indonesia bisa naik di level dunia,” ujar Teddy kepada awak media di Bandara London Stansted, Inggris, Rabu (21/1).
Menjawab Tantangan SDM Nasional
Pemerintah menargetkan sepuluh universitas baru tersebut sudah menerima mahasiswa angkatan pertama pada awal 2028.
Selain itu, pembahasan juga mencakup peluang peningkatan jumlah mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Inggris serta pembukaan kampus afiliasi universitas Inggris di Indonesia.
Model kerja sama tersebut sebenarnya telah mulai diterapkan melalui kehadiran Kampus Cabang King’s College London di Singasari, Malang, Jawa Timur.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, usai bertemu delegasi Imperial College London pada Juni 2026, menyebut kerja sama tersebut memiliki nilai strategis bagi pengembangan pendidikan tinggi Indonesia.
Imperial College London saat ini menempati posisi kedua dunia dalam QS World University Rankings 2027 bersama Stanford University, sementara University of Oxford berada di peringkat keempat dan University of Cambridge menempati posisi keenam.
Kolaborasi dengan profesor dan dosen dari perguruan tinggi kelas dunia juga merupakan praktik yang lazim diterapkan oleh universitas-universitas terbaik internasional sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu akademik.
Melalui kemitraan dengan institusi seperti Imperial College London maupun anggota Russell Group lainnya, Indonesia berpeluang memperoleh transfer pengetahuan, metodologi riset mutakhir, serta akses terhadap jejaring akademik global yang semakin luas.
Literasi Digital Perlu Terus Diperkuat
Ramainya narasi yang menghubungkan istilah “Londo Ireng” dengan kebijakan pendidikan menjadi pengingat penting bagi masyarakat untuk semakin cermat dalam menyaring informasi.
Kode Etik Jurnalistik mengharuskan wartawan melakukan verifikasi informasi, menyajikan pemberitaan secara berimbang, serta memisahkan fakta dari opini yang menghakimi.
Semangat yang sama juga penting diterapkan masyarakat dalam menerima berbagai informasi yang beredar di ruang digital.
Potongan video, kutipan yang terlepas dari konteks, maupun judul yang bersifat provokatif berpotensi membentuk persepsi publik secara tidak utuh. Oleh karena itu, verifikasi melalui sumber resmi menjadi langkah penting agar informasi dapat dipahami secara komprehensif.
Dalam kehidupan demokrasi, pembahasan mengenai kebijakan publik akan lebih bermanfaat apabila diarahkan pada substansi, mulai dari tujuan, pelaksanaan hingga manfaat nyata bagi masyarakat.
Program pembangunan 10 universitas baru beserta penguatan kerja sama internasional di bidang pendidikan merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tenaga medis sekaligus meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia.
Karena itu, diskusi mengenai kebijakan pendidikan tinggi diharapkan lebih berfokus pada efektivitas pelaksanaan, kualitas hasil yang ingin dicapai, serta manfaat jangka panjang bagi kemajuan bangsa dengan tetap mengacu pada informasi dari sumber resmi.
Melalui langkah tersebut, pemerintah berupaya membangun fondasi pendidikan yang lebih kuat untuk menjawab tantangan masa depan. Publik pun diharapkan semakin kritis dalam memilah informasi sehingga ruang diskusi dapat lebih diarahkan pada substansi kebijakan yang memberi manfaat nyata bagi kemajuan Indonesia.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan