Gejolak Pelemahan Rupiah, Publik Diminta Jangan Terjebak Narasi Sederhana di Medsos

Megapolitan.co – Melemahnya nilai tukar rupiah hingga mendekati Rp17.600 per dolar Amerika Serikat (AS), pada Sabtu (16/5/2026), memunculkan beragam spekulasi di media sosial.

Salah satu isu yang ramai diperbincangkan publik adalah pencalonan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia yang disebut-sebut berkaitan dengan tekanan terhadap rupiah.

Narasi tersebut berkembang luas di berbagai platform digital dan memunculkan opini bahwa pasar kehilangan kepercayaan terhadap independensi Bank Indonesia.

Namun sejumlah ekonom menilai tudingan itu terlalu prematur dan tidak mencerminkan kompleksitas kondisi ekonomi global saat ini.

Pasalnya, tekanan terhadap mata uang negara berkembang tidak hanya terjadi di Indonesia. Sejumlah mata uang Asia seperti rupee India hingga peso Filipina juga mengalami pelemahan akibat penguatan dolar AS, tingginya suku bunga acuan Federal Reserve, serta lonjakan harga minyak dunia.

Kondisi global itu membuat investor cenderung memindahkan modal ke aset yang dinilai lebih aman di Amerika Serikat.

Dampaknya, banyak negara berkembang menghadapi tekanan pada pasar keuangan dan nilai tukarnya secara bersamaan.

Pengamat ekonomi dan pasar keuangan Ibrahim Assuaibi menilai pelemahan rupiah lebih dipengaruhi sentimen eksternal dibanding isu domestik terkait pencalonan pejabat Bank Indonesia.

“Pelemahan mata uang rupiah itu bukan semata-mata karena Thomas Djiwandono ya mencalonkan diri sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia,” kata Ibrahim dikutip Liputan6, Sabtu (16/5/2026).

“Orang yang mengatakan bahwa Thomas Djiwandono yang ini membuat rupiah melemah ini menurut saya tidak,” ujarnya.

Menurut Ibrahim, pasar global bergerak berdasarkan banyak indikator ekonomi, mulai dari arah kebijakan suku bunga The Fed, inflasi global, harga energi, hingga tensi geopolitik internasional.

Karena itu, mengaitkan pergerakan rupiah hanya dengan satu nama calon pejabat dinilai tidak memiliki landasan ekonomi yang kuat.

Perdebatan soal independensi Bank Indonesia juga ikut mengemuka dalam polemik tersebut. Namun para analis menegaskan bahwa independensi bank sentral dijaga melalui sistem kelembagaan dan regulasi yang ketat.

Bank Indonesia sendiri dalam penjelasan resminya menyebut tata kelola lembaga dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

Selain itu, kebijakan strategis BI diputuskan secara kolektif melalui Dewan Gubernur sehingga tidak bergantung pada satu individu.

Mekanisme pengawasan terhadap BI juga melibatkan DPR, audit, serta pengawasan dari pasar keuangan nasional maupun internasional.

Dengan sistem tersebut, Deputi Gubernur BI tidak dapat secara sepihak menentukan arah nilai tukar ataupun mengendalikan pasar.

Tekanan terhadap rupiah sendiri bukan fenomena baru dalam sejarah ekonomi Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo, rupiah juga pernah mengalami pelemahan tajam akibat krisis global, pandemi COVID-19, perang Rusia-Ukraina, hingga capital outflow.

Penguatan dolar AS selama beberapa tahun terakhir juga berkali-kali menjadi faktor utama yang memicu tekanan terhadap mata uang negara berkembang.

Di sisi lain, pengamat komunikasi politik menilai media sosial kerap menyederhanakan isu ekonomi makro menjadi narasi emosional yang mudah viral dan cepat memengaruhi opini publik.

Framing seperti “rupiah anjlok karena nepotisme” dinilai lebih mudah menarik perhatian masyarakat dibanding penjelasan teknis mengenai arus modal asing, geopolitik, maupun kebijakan moneter global.

Padahal, dinamika pasar keuangan internasional bekerja jauh lebih kompleks dibanding sekadar hubungan keluarga dalam politik.

Fenomena pembentukan opini serupa juga pernah muncul dalam berbagai isu nasional lain ketika media sosial menjadi ruang pertarungan persepsi publik terhadap institusi negara.

Karena itu, masyarakat diminta lebih kritis dalam memilah informasi dan memahami persoalan ekonomi berdasarkan data, bukan hanya narasi viral.

Di tengah derasnya arus informasi digital, literasi ekonomi dinilai menjadi penting agar publik tidak mudah terseret pada kesimpulan yang terlalu sederhana terhadap persoalan global yang kompleks.

Pelemahan rupiah disebut merupakan kombinasi dari berbagai faktor eksternal dan domestik, mulai dari geopolitik, harga minyak, kebijakan bank sentral Amerika Serikat, hingga arus modal internasional.

Dengan kondisi tersebut, banyak pengamat menilai tidak tepat jika seluruh tekanan terhadap rupiah diarahkan hanya pada isu pencalonan Thomas Djiwandono di Bank Indonesia.