Dukungan MUI ke Board of Peace Redam Polarisasi Ulama–Pemerintah

Megapolitan.co – Dukungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) dinilai menjadi penanda penting meredanya polarisasi antara ulama dan pemerintah.

Sikap tersebut sekaligus mempertegas arah diplomasi Indonesia dalam isu Palestina melalui jalur internasional.

Dalam beberapa waktu terakhir, wacana keikutsertaan Indonesia di BoP kerap diseret ke dalam narasi konflik internal. Sebagian pihak menuding forum tersebut sebagai agenda pro-Israel dan berupaya membenturkan posisi ulama dengan pemerintah. Namun dukungan resmi MUI dinilai mematahkan tudingan tersebut.

Pengamat geopolitik Timur Tengah, Fauzan, menilai dukungan MUI justru memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika global yang kompleks.

Menurutnya, perjuangan Palestina membutuhkan konsistensi dan soliditas nasional, bukan pertentangan di dalam negeri.

“Perjuangan Palestina membutuhkan persatuan, bukan konflik internal,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, pendekatan Prabowo yang memilih jalur dialog langsung dengan pimpinan organisasi Islam dinilai efektif meredam kesalahpahaman.

Model komunikasi tersebut dianggap mampu menjelaskan posisi Indonesia secara utuh, tanpa meninggalkan prinsip dasar politik luar negeri bebas aktif.

Pengamat politik Islam, Yusra, melihat langkah tersebut sebagai bentuk kepemimpinan yang terbuka dan adaptif. Pendekatan dialog dinilai lebih produktif dibandingkan respons defensif terhadap kritik yang berkembang di ruang publik.

“Ini menunjukkan kepemimpinan yang tidak alergi terhadap kritik, tetapi menjawabnya dengan dialog dan argumen,” ujar Yusra.

Dalam konteks historis, keterlibatan ulama dalam diplomasi internasional bukanlah hal baru. Sejumlah tokoh bangsa seperti HOS Tjokroaminoto, KH Hasyim Asy’ari, KH Ahmad Dahlan, KH Wahid Hasyim, hingga KH Agus Salim dikenal aktif menggabungkan nilai moral, keagamaan, dan diplomasi untuk kepentingan kemanusiaan global.

Tradisi tersebut dinilai masih relevan dalam menghadapi persoalan Palestina saat ini, di mana diplomasi multilateral menjadi salah satu instrumen penting dalam memperjuangkan keadilan dan perdamaian yang berkelanjutan.

Sementara itu, sikap resmi MUI terbentuk setelah dialog langsung dengan Presiden Prabowo di Istana. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menjelaskan tujuan, mekanisme, serta posisi strategis Indonesia dalam Board of Peace, sekaligus menegaskan batas tegas keterlibatan Indonesia di forum tersebut.

“Presiden menegaskan bahwa Board of Peace bukan alat kompromi terhadap perjuangan Palestina. Jika terbukti membawa mudarat, Indonesia tidak akan ragu untuk keluar,” demikian salah satu poin penjelasan yang diterima pimpinan organisasi Islam.

Dengan dukungan ini, Indonesia menegaskan bahwa keterlibatan dalam Board of Peace bukan bentuk keberpihakan politik, melainkan bagian dari ikhtiar aktif untuk mendorong perdamaian yang adil, sekaligus menjaga persatuan nasional di tengah isu global yang sensitif.