MEGAPOLITAN.CO – Sebanyak 228 personel Yonif TP 845/Ksatria Satam dan anggota Persit mengikuti penyuluhan hukum di Aula Yonif TP 845/Ksatria Satam, Belitung, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00 hingga 11.00 WIB tersebut membahas berbagai persoalan hukum yang berpotensi dihadapi prajurit maupun keluarga, mulai dari penyalahgunaan narkotika, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tindak pidana umum, hingga desersi, penyalahgunaan wewenang, dan pertambangan ilegal.

Penyuluhan dilaksanakan di bawah kepemimpinan Komandan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Danyonif TP) 845/Ksatria Satam, Letkol Inf Barlian Prabowo.

Dari total peserta, sebanyak 216 merupakan personel militer dan 12 lainnya anggota Persit. Materi disampaikan oleh Kapten Chk Ade Chandra, dan Letda Chk I Gusti Ngurah Agung.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan penjelasan mengenai sejumlah ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehidupan pribadi, tugas kedinasan, serta tanggung jawab prajurit sebagai anggota militer dan warga negara.

Salah satu materi yang dibahas adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pembahasan meliputi tindak pidana asusila, penipuan, penggelapan, hingga penganiayaan.

Selain itu, penyuluh memberikan pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam materi tersebut, peserta dibekali pemahaman mengenai penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta konsekuensi hukum yang dapat timbul dari berbagai tindak pidana dalam kehidupan sehari-hari.

Pelanggaran Militer hingga Tambang Ilegal

Pembahasan juga menyentuh aspek hukum militer melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Sejumlah pelanggaran yang menjadi materi penyuluhan di antaranya tindak tidak hadir tanpa izin (THTI), desersi, kekerasan terhadap bawahan, penyalahgunaan wewenang, dan insubordinasi.

Materi tersebut menekankan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan aturan kedinasan. Sebab, tanggung jawab prajurit tidak hanya berkaitan dengan perilaku di luar lingkungan militer, tetapi juga mencakup pelaksanaan kewajiban, kedisiplinan, serta penggunaan kewenangan saat bertugas.

Peserta turut mendapatkan penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Persoalan pertambangan ilegal juga masuk dalam materi penyuluhan. Dengan demikian, pembahasan tidak hanya mencakup potensi pelanggaran individu, tetapi juga kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku di tengah masyarakat.

Penyuluhan hukum tersebut menjadi bagian dari pembinaan personel Yonif TP 845/Ksatria Satam di bawah kepemimpinan Letkol Inf Barlian Prabowo.

Melalui kegiatan ini, prajurit dan anggota Persit diharapkan memahami aturan hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari maupun pelaksanaan tugas kedinasan.

Namun, keberhasilan pembinaan hukum tidak cukup diukur dari jumlah peserta yang mengikuti kegiatan. Evaluasi terhadap pemahaman peserta, pemantauan kedisiplinan, serta tindak lanjut yang terukur diperlukan untuk mengetahui sejauh mana materi penyuluhan dapat diterapkan.

Dengan evaluasi tersebut, penyuluhan hukum diharapkan tidak sekadar menjadi agenda formal, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap perilaku dan pelaksanaan tugas personel.

Pada akhirnya, keberhasilan penyuluhan harus tercermin dari meningkatnya kesadaran hukum, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepatuhan prajurit terhadap aturan.

Karena itu, penerapan materi dalam kehidupan sehari-hari menjadi tolok ukur penting untuk menilai manfaat kegiatan tersebut.

 

 

Megapolitandotco
Editor