MEGAPOLITAN.CO – Verifikasi fakta dan akurasi pemberitaan menjadi perhatian Polda Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dalam upaya mencegah penyebaran hoaks yang berpotensi memicu keresahan masyarakat hingga konflik sosial.

Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Babel Kombes Pol Agus Sugiyarso saat menerima kunjungan pengurus DPD Perkumpulan Jurnalis Indonesia Demokrasi (PJID) Bangka Belitung di Gedung Humas Polda Babel, Pangkalpinang.

Agus mengingatkan, informasi yang tidak terverifikasi dapat menimbulkan dampak luas, terutama ketika disebarluaskan melalui media sosial.

“Dampak dari pemberitaan hoaxs ini tentunya sangat luas. Apalagi berita itu di-share melalui media sosial,” kata Agus, Kamis (19/11/2026).

Ia menegaskan, kecepatan menyampaikan informasi tidak boleh mengesampingkan kebenaran.

Jurnalis harus memastikan setiap berita melalui proses pemeriksaan fakta, menggunakan sumber yang jelas, serta menyajikan informasi secara akurat dan berimbang.

Menurut Agus, orientasi terhadap popularitas, jumlah pembaca, maupun viralitas tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan prinsip jurnalistik.

Sebab, pemberitaan yang tidak akurat dapat menyesatkan masyarakat sekaligus merusak kepercayaan publik terhadap media.

Profesionalisme, independensi, kejujuran, dan tanggung jawab dinilai menjadi landasan penting dalam menjaga kredibilitas pers di tengah derasnya arus informasi digital.

PJID Usulkan Forum Sinergi Pers dan Polri

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD PJID Bangka Belitung Ryan Augusta Prakasa mengusulkan pembentukan Forum Sinergi Pers dan Polri. Forum ini diharapkan menjadi ruang komunikasi dan koordinasi antara insan pers dengan jajaran kepolisian.

“Forum ini sebagai wadah komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi positif antara insan pers dan jajaran kepolisian,” ujar Ryan.

Ia menjelaskan, forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk bertukar informasi, meningkatkan literasi jurnalistik, mencegah penyebaran hoaks, serta meluruskan informasi keliru yang beredar di tengah masyarakat.

Selain itu, forum diharapkan dapat mendorong keterbukaan informasi publik dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku.

Ryan menekankan, gagasan kemitraan tersebut tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan pers maupun menghilangkan fungsi kontrol sosial yang dijalankan media.

Menurut dia, hubungan antara pers dan kepolisian harus dibangun dengan tetap menghormati independensi, profesionalisme, serta kewenangan masing-masing pihak.

“Pada akhirnya, sinergi Pers dan Polri bukan semata-mata untuk kepentingan institusi, melainkan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ucap Ryan.

Usulan pembentukan forum tersebut masih berupa gagasan yang disampaikan PJID Babel dalam pertemuan itu.

Belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, jadwal pembentukan, mekanisme kerja, maupun sistem pengawasannya.

Keberadaan forum nantinya diharapkan tidak hanya memperkuat komunikasi antara pers dan kepolisian, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan akurasi informasi dan keterbukaan publik.

Di sisi lain, independensi media dan fungsi kontrol sosial tetap harus menjadi prinsip utama.

Dengan demikian, sinergi kedua pihak dapat berjalan tanpa mengurangi peran pers dalam menyampaikan informasi sekaligus mengawasi jalannya pelayanan publik.

 

 

Megapolitandotco
Editor