Megapolitan.co – Pelaksanaan program MBG ditegaskan tetap berada dalam sistem pengawasan negara. Seluruh unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk yang dikelola Polri, disebut tunduk pada mekanisme yang sama di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN).
Salah satu instrumen pengawasan yang diterapkan ialah penggunaan sistem pembiayaan berbasis virtual account. Skema ini memungkinkan transaksi tercatat secara digital, memudahkan audit, serta menjaga transparansi pertanggungjawaban anggaran.
Dengan pola tersebut, pengawasan program disebut berjalan terstruktur dan terdokumentasi. Menanggapi berbagai spekulasi yang muncul, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa SPPG Polri tidak dibentuk untuk mencari keuntungan.
“Pengelolaan SPPG Polri tidak berorientasi kepada keuntungan, melainkan untuk menyukseskan program pemerintah,” ujar Johnny.
Ia menjelaskan, pembangunan dan pengelolaan SPPG berada di bawah koordinasi Yayasan Kemala Bhayangkari, bukan melalui anggaran operasional kepolisian.
“Pembangunan SPPG tidak memakai APBN maupun DIPA Polri, sehingga tidak mengganggu operasional kepolisian,” tegasnya.
Dengan skema tersebut, Polri memastikan dukungan terhadap MBG tidak akan mengurangi fokus institusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Selain aspek pendanaan, Polri juga menyoroti fokus utama SPPG pada kualitas pelayanan. Unit tersebut dirancang untuk memastikan makanan yang didistribusikan benar-benar memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan nutrisi anak sekolah.
Prioritas yang ditekankan antara lain sanitasi produksi, pengawasan bahan baku, pemenuhan standar gizi, serta distribusi tepat waktu agar kualitas makanan tetap terjaga.
“Kami ingin memastikan MBG benar-benar memberikan manfaat optimal bagi generasi muda,” ujarnya.
Program MBG sendiri merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah.
Dalam konteks tersebut, keterlibatan Polri ditempatkan sebagai dukungan kelembagaan untuk memperluas distribusi sekaligus menjaga standar mutu layanan.
Johnny menegaskan kembali posisi institusinya dalam program tersebut.
“Fokus kami adalah menyukseskan program pemerintah dan memastikan kualitas pelayanan terbaik bagi penerima manfaat,” tandasnya.
Dengan susunan itu, publik diharapkan melihat pelaksanaan SPPG Polri dalam MBG sebagai bagian dari sistem program nasional yang diawasi negara, bukan sebagai ekspansi kewenangan institusi.
Tinggalkan Balasan